GOSIPGARUT.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut memastikan ada indikasi tindak pidana korupsi dalam proses penjaringan pokok-pokok pikiran (Pokir) yang melibatkan sejumlah anggota DPRD Garut periode 2014-2019 yang selama enam bulan ditanganinya.
Oleh karena itu, penyidikan kasus dugaan korupsi pokir yang semula ditangani oleh Bidang Intelejen Kejari Garut itu, kini dilimpahkan ke Bidang Pidana Khusus (Pidsus).
Kepala Kejari Garut, Azwar, mengatakan penanganan perkara tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilidik oleh Pidsus. Terdapat indikasi kuat dugaan tindak pidana korupsi saat diselidiki bidang Intelijen Kejari Garut.
“Sudah rampung penyelidikannya dan kini akan dilakukan penyidikan oleh Pidsus. Intinya hasil penyelidikan memenuhi syarat untuk ditangani Pidsus,” kata Azwar di Kantor Kejari Garut, Selasa (7/1/2020).
Indikasi kuat korupsi itu, lanjutnya, terkait dalam kegiatan Pokir. Dalam kurun waktu empat bulan saat ditangani Pidsus, maka akan ditentukan tersangka dan modus yang dilakukan.
“Tentu saat tahap penyidikan akan ada tersangka. Sekarang belum ditentukan. Nanti Pidsus akan dipertegas siapa saja yang terlibat. Akan lebih terang saat di Pidsus,” ucapnya.
Mengenai kerugian negara, Azwar belum bisa membuka. Semuanya akan diketahui dari hasil penyidikan Pidsus. “Pola-polanya nanti akan dibuka di Pidsus untuk mengetahui modusnya. Potensi kerugian juga nanti di Pidsus,” kata dia. (Gun)
