Berita

WFH ASN Segera Berlaku di Garut, Pemkab Bidik Efisiensi Anggaran hingga 20 Persen

×

WFH ASN Segera Berlaku di Garut, Pemkab Bidik Efisiensi Anggaran hingga 20 Persen

Sebarkan artikel ini
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin memberikan keterangan kepada wartawan terkait WFH, Selasa (14/4/2026).

GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Kabupaten Garut memastikan akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam waktu dekat. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pekan depan, seiring menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah pusat.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan bahwa penerapan WFH di daerahnya akan mengacu pada kebijakan nasional, sementara aspek teknis masih dibahas secara internal.

“Kita akan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Teknisnya akan kita rapatkan, kemungkinan mulai minggu depan. Masih ada waktu untuk koordinasi,” ujar Syakur kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Baca Juga:   Kadinsos Garut Respons Temuan DPRD soal Lansia dan Penyandang Disabilitas Belum Dapat Bansos: Sangat Bisa Diusulkan

Selain mengikuti aturan pusat, Pemkab Garut juga membuka peluang adanya penyesuaian kebijakan di tingkat daerah. Penyesuaian tersebut akan diselaraskan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

“Daerah bisa menambahkan aturan sesuai kondisi masing-masing, tapi itu akan kita bahas dulu agar ada kesepahaman,” kata Syakur.

Menurut Syakur, kebijakan WFH bukan hanya soal fleksibilitas kerja, tetapi juga menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran, khususnya dalam menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan biaya operasional lainnya.

Baca Juga:   Polisi Bongkar Dugaan Produksi Tembakau Sintetis di Garut, Satu Orang Diamankan

Ia mencontohkan langkah sederhana yang mulai diterapkannya secara pribadi, yakni mengurangi penggunaan kendaraan dinas.

“Biasanya saya menggunakan dua mobil, sekarang cukup satu mobil sebagai bentuk penghematan. Saya harap perangkat daerah juga melakukan hal serupa,” terang Syakur.

Pemkab Garut, lanjut bupati, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengeluaran, termasuk perjalanan dinas, dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan.

Meski belum ada angka pasti, pemerintah daerah menargetkan efisiensi anggaran bisa mencapai sekitar 20 persen. Target tersebut berasal dari berbagai komponen belanja, mulai dari perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga penerapan WFH.

Baca Juga:   Antisipasi Corona, 80 Karyawan PT Garut Makmur Perkasa Diswabtes

“Secara umum pasti ada efisiensi. Kita upayakan sekitar 20 persen dari keseluruhan belanja, termasuk dari kebijakan WFH ini,” tandas Syakur.

Dengan kebijakan ini, Pemkab Garut berharap dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus mendorong pola kerja yang lebih adaptif di lingkungan pemerintahan. ***

Gusjab
previous arrow
next arrow

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *