Harus Raih 30 Medali dari 41 Cabor, Garut Targetkan Masuk Sepuluh Besar Porprov Jabar 2022

Harus Raih 30 Medali dari 41 Cabor, Garut Targetkan Masuk Sepuluh Besar Porprov Jabar 2022

GOSIPGARUT.ID -- Kabupaten Garut menargekan masuk sepuluh besar pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XIV yang akan digelar...
Read More
Penanggulangan Bencana Garut Selatan Telan Rp1,7 Miliar, Pemkab Alokasikan dari BTT

Penanggulangan Bencana Garut Selatan Telan Rp1,7 Miliar, Pemkab Alokasikan dari BTT

GOSIPGARUT.ID -- Penanggulangan bencana alam yang terjadi di wilayah selatan Kabupaten Garut beberapa waktu lalu menelan dana sebesar Rp1,7 miliar....
Read More
Jalan Desa di Cisewu yang Baru Rampung Diaspal Rusak Tertimpa Longsor

Jalan Desa di Cisewu yang Baru Rampung Diaspal Rusak Tertimpa Longsor

GOSIPGARUT.ID -- Jalan desa di Desa Karangsewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, yang baru rampung diaspal rusak tertimpa longsor yang terjadi...
Read More
Banjir yang Rendam Delapan Desa di Pameungpeuk, Camat: Akibat Intensitas Hujan Cukup Tinggi

Banjir yang Rendam Delapan Desa di Pameungpeuk, Camat: Akibat Intensitas Hujan Cukup Tinggi

GOSIPGARUT.ID -- Bencana banjir yang merendam delapan desa di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, pada Kamis (22/9/2022) malam lalu, menurut Camat...
Read More
Pastikan Penanganan Berjalan Optimal, Wagub Jabar Tinjau Lokasi Banjir Pameungpeuk

Pastikan Penanganan Berjalan Optimal, Wagub Jabar Tinjau Lokasi Banjir Pameungpeuk

GOSIPGARUT.ID -- Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meninjaau kondisi terkini bencana banjir di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut,...
Read More
Opsi Hindari Ancaman Banjir Pameungpeuk, Relokasi Rumah Warga atau Buat Tanggul

Opsi Hindari Ancaman Banjir Pameungpeuk, Relokasi Rumah Warga atau Buat Tanggul

GOSIPGARUT.ID -- Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan dua opsi menghindari ancaman bencana banjir ke depannya di Kecamatan Pameungpeuk, yakni pertama merelokasi...
Read More
Tujuh Perbedaan Antara PNS dengan PPPK, Mulai Batas Usia Saat Melamar Hingga Pensiun

Tujuh Perbedaan Antara PNS dengan PPPK, Mulai Batas Usia Saat Melamar Hingga Pensiun

GOSIPGARUT.ID -- Aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja...
Read More
Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Garut Selatan Landa 20 Desa di Lima Kecamatan

Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Garut Selatan Landa 20 Desa di Lima Kecamatan

GOSIPGARUT.ID -- Bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Garut bagian selatan yang terjadi pada Kamis malam 22 September 2022...
Read More
Banjir Pameungpeuk, 1.529 Sambungan Rumah Air Minum PDAM Tirta Intan Terputus Total

Banjir Pameungpeuk, 1.529 Sambungan Rumah Air Minum PDAM Tirta Intan Terputus Total

GOSIPGARUT.ID -- Peristiwa banjir bandang di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, menghancurkan bangunan pengambilan sumber air permukaan (intake). Akibatnya, 1.529 sambungan rumah...
Read More
Banjir dan Longsor Landa Garut Selatan, Wabup Helmi Budiman Mohon Do’a untuk para Korban

Banjir dan Longsor Landa Garut Selatan, Wabup Helmi Budiman Mohon Do’a untuk para Korban

GOSIPGARUT.ID -- Bencana banjir dan longsor melanda wilayah Garut Selatan pada Kamis (22/9/2022) kemarin. Banjir akibat meluapnya sungai Cipalebuh dan...
Read More

PEDOMAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

  1. Ruang Lingkup

    Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana Internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

  2. Verifikasi dan keberimbangan berita

    1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
    2. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
    3. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
      1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
      2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
      3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
      4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
    4. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
  3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

    1. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
    2. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
    3. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
      1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
      2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
      3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
    4. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
    5. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
    6. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
    7. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
  4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

    1. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
    2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
    3. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
    4. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
      1. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
      2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
      3. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
    5. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
  5. Pencabutan Berita

    1. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
    2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
    3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
  6. Iklan

    1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
    2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan “advertorial”, “iklan”, “ads”, “sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
  7. Hak Cipta

    Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  8. Pencantuman Pedoman

    Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

  9. Sengketa

    Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).