.png)
GOSIPGARUT.ID — Tingkat Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Garut diketahui masih rendah atau berada di urutan ke-25 di Jawa Barat, membuat jajaran Dewan Pendidikan Garut merasa prihatin sekaligus gusar. Sebagai penyikapannya, lalu ia mencari tahu apa problem dan penyebab yang membuat IPM Garut jongkok tersebut.
Salah seorang pengurus Dewan Pendidikan Garut, Dedi Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut guna mengevaluasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan IPM.
Sementara SKPD yang menggelar rakor dengan Dewan Pendidikan itu adalah Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Keluarga Berncana, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
“Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa IPM Kabupaten Garut berada di urutan ke 25 di Jawa Barat, dan salah satu komponen IPM adalah indeks pendidikan. Untuk itu kami ingin tahu problemnya di mana sehingga indeks pendidikan Garut rendah yang berimplikasi langsung terhadap IPM,” kata Dedi.
Ia menjelaskan, dalam rakor tersebut, di samping membahas metodologi pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS, pihaknya juga merumuskan rancangan langkah-langkah kerja bidang pendidikan dalam rangka mendongkrak IPM Kabupaten Garut.
Tahun ini Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, imbuh Dedi, meluncurkan program Gerakan Masyarakat Masuk Satuan Sekolah (Gemmas). Tujuannya yaitu untuk mendorong masyarakat agar sadar pendidikan dan mendorong anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan juga menghindari drop out (DO).
“Kegiatan itu sebagai wujud kongkrit Dewan Pendidikan dalam memberikan suport kepada dunia pendidikan sesuai dengan fungsi kami,” ujarnya.
Dedi mengungkapkan, hasil dari rakor itu banyak sekali gagasan yang muncul, di antaranya perlunya data terpadu khususnya data pendidikan di Disdikcapil dengan cara Dinas Pendidikan melakukan update data tiap tahun tentang data lulusan peserta didik agar Disdukcapil menjadi rujukan kependudukan yang menggunakan data mutakhir.
“Selain melalukan update lulusan ke Disdukcapil, diharapkan Dinas Pendidikan juga bisa menekan angka DO dan memotivasi lulusan supaya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi,” pungkas dia. ***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
