Berita

Dewan Pendidikan Garut Disorot, GIPS: “Kalau Tak Berubah, Bubarkan Saja”

×

Dewan Pendidikan Garut Disorot, GIPS: “Kalau Tak Berubah, Bubarkan Saja”

Sebarkan artikel ini
Direktur Eksekutif GIPS, Ade Sudrajat.

GOSIPGARUT.ID — Direktur Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS), Ade Sudrajat, melontarkan kritik tajam terhadap keberadaan Dewan Pendidikan Kabupaten Garut. Ia menilai lembaga tersebut tidak memberi kontribusi signifikan dalam memperbaiki mutu pendidikan, padahal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Garut masih stagnan.

“Kalau IPM stagnan, lalu Dewan Pendidikan kerja apa? Jangan sampai lembaga ini sekadar papan nama tanpa isi,” tegas Ade, Kamis (11/9/2025).

Ade memaparkan, data terbaru menunjukkan IPM Garut masih berada di bawah rata-rata Jawa Barat. Indikator pendidikan seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah tidak mengalami peningkatan berarti.

Baca Juga:   Garut Pecahkan Rekor MURI untuk Sajian Baso Aci Terbanyak, Bupati Pastikan Makanan Halal

Kondisi itu, menurutnya, mencerminkan lemahnya intervensi kebijakan di tingkat lokal. “Generasi muda Garut akhirnya tidak memiliki daya saing yang memadai,” katanya.

GIPS juga menyoroti sederet persoalan pendidikan yang luput dari perhatian Dewan Pendidikan. Di antaranya: Kasus PKBM fiktif yang bahkan pernah disinggung Bupati, tapi tak pernah ditindaklanjuti.

Selanjutnya, pungutan liar di sekolah dan lemahnya pengawasan mutu pendidikan, dan ketimpangan akses pendidikan di pelosok, mulai dari kekurangan guru, fasilitas terbatas, hingga minimnya dukungan teknologi.

Baca Juga:   33.579 Siswa SMP di Garut akan Mengikuti Ujian Nasional

“Sayangnya, Dewan Pendidikan lebih banyak hadir di acara seremonial daripada menyelesaikan masalah mendasar,” kritik Ade.

Anggaran dinilai mubazir

Menurut GIPS, anggaran yang dialokasikan untuk Dewan Pendidikan selama ini tidak efektif. Ade menyarankan dana tersebut dialihkan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti beasiswa siswa miskin, pelatihan guru di daerah terpencil, hingga penguatan sistem pengawasan pendidikan berbasis digital.

“Daripada uang rakyat habis untuk rapat dan seremonial, lebih baik dialihkan untuk program yang bisa mengubah masa depan anak-anak Garut,” ujar Ade.

Baca Juga:   Hingga Kini Garut Masih Miliki Desa Tertinggal Terbanyak di Jawa Barat

GIPS menegaskan, Dewan Pendidikan harus segera melakukan reformasi struktural dan fungsional agar bisa berperan sebagai pengawas independen sekaligus penggerak kebijakan yang relevan.

“Kalau tidak, bubarkan saja! Itu bukan keputusan emosional, melainkan langkah rasional demi efektivitas dan keadilan sosial,” pungkas Ade Sudrajat. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *