Berita

Dewan Pendidikan Ungkap Beragam Penyebab Anak Tak Sekolah di Garut, dari Faktor Budaya hingga Minimnya Kepedulian Orangtua

×

Dewan Pendidikan Ungkap Beragam Penyebab Anak Tak Sekolah di Garut, dari Faktor Budaya hingga Minimnya Kepedulian Orangtua

Sebarkan artikel ini
ILUSTRASI -- Anak putus sekolah.

GOSIPGARUT.ID — Persoalan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Garut dinilai tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengembalikan anak ke bangku pendidikan. Di balik tingginya angka anak putus sekolah (drop out/DO) maupun lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan (LTM), terdapat persoalan sosial, budaya, ekonomi, hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Dedi Kurniawan, mengatakan setiap daerah di Garut memiliki karakteristik penyebab ATS yang berbeda. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dengan menelusuri akar persoalan di masing-masing wilayah.

“Untuk mengurangi angka anak tidak sekolah di Kabupaten Garut diperlukan terobosan baru dalam melakukan edukasi kepada masyarakat,” kata Dedi, Rabu (1/7/2026).

Menurut Dedi, di sejumlah wilayah pedesaan masih berkembang budaya yang membuat pendidikan belum menjadi prioritas. Setelah lulus sekolah dasar, sebagian anak lebih memilih membantu orang tua bekerja di kebun sayur karena telah menjadi kebiasaan yang diwariskan di lingkungan masyarakat.

Baca Juga:   Muncul Kasus Dugaan Penyalahgunaan Data Penerima Bansos, Desa Tanjungmulya Jadi Sorotan Wabup Garut

Tidak hanya itu, di beberapa desa masih ditemukan praktik menikahkan anak perempuan segera setelah lulus SD ketika ada yang melamar. Padahal, desa-desa tersebut bukan termasuk daerah tertinggal, melainkan kawasan agraris dengan aktivitas ekonomi yang relatif berjalan baik.

Selain faktor budaya, kendala ekonomi juga masih menjadi penyebab anak berhenti sekolah. Dedi menyebutkan, kebutuhan yang tampak sederhana seperti seragam, tas, dan buku pelajaran sering kali menjadi penghalang bagi siswa untuk tetap bersekolah.

“Masih ada anak yang akhirnya putus sekolah hanya karena tidak memiliki perlengkapan sekolah yang memadai,” ujarnya.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah rendahnya kepedulian sebagian orang tua terhadap pendidikan anak. Berdasarkan hasil kunjungan pihak sekolah ke rumah siswa, ditemukan orang tua yang membiarkan anak tetap berada di rumah tanpa pernah mendorong mereka kembali bersekolah.

Bahkan, menurut Dedi, terdapat kasus ketika guru yang datang melakukan kunjungan justru mendapat penolakan dari keluarga siswa.

Baca Juga:   Misteri Situ Bernama Nyeleneh, Sarkanjut dan Mitos Kejantanan Pria

“Ada yang sampai marah-marah bahkan mengancam guru yang datang melakukan visitasi,” katanya.

Persoalan ATS juga dipengaruhi kondisi keluarga. Perceraian orang tua membuat sebagian anak harus tinggal bersama nenek atau paman yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan.

Menariknya, ATS tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan atau keluarga kurang mampu. Dedi mengungkapkan, di kawasan perkotaan terdapat anak dari keluarga berkecukupan yang berhenti sekolah karena diminta membantu usaha milik orang tuanya.

“Ada orang tua yang merasa anaknya sudah cukup bisa membaca, menulis, dan berhitung sehingga dianggap tidak perlu lagi melanjutkan sekolah,” ujarnya.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, Dedi menilai diperlukan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar intervensi dari sekolah. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga pengawas, untuk aktif membangun komunikasi dengan masyarakat agar pola pikir tentang pentingnya pendidikan dapat berubah.

Baca Juga:   Belasan Ribu PNS dan PPPK di Garut Belum Mempunyai Rumah Sendiri

Menurutnya, upaya tersebut juga harus melibatkan pemerintah desa, ketua RT dan RW, tokoh agama, MUI, majelis taklim, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga media massa melalui Gerakan Masyarakat Masuk Sekolah (Gemmas).

“Benang merah dari berbagai persoalan anak tidak sekolah adalah kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan. Karena itu, kampanye pendidikan harus menjadi gerakan bersama,” ujar Dedi.

Ia menilai kolaborasi seluruh unsur tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperbaiki posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut yang selama lebih dari dua dekade masih berada di papan bawah Jawa Barat.

“Garut bukan tidak bergerak. Namun daerah lain bergerak lebih cepat dengan berbagai inovasi dan terobosan. Kalau tidak ada langkah baru dan semua pihak bergerak bersama, IPM Garut akan sulit mengejar ketertinggalan,” kata Dedi. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *