Rencana Tiga Daerah Otonomi Baru di Jawa Barat, Daerah Mana Saja?

GOSIPGARUT.ID — Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak bisa ditawar lagi. Minimal ada tiga kabupaten yakni Garut Selatan, Sukabumi Selatan, dan Bogor Barat.

Pembentukan DOB di Jawa Barat bisa menjadi solusi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di suatu daerah. Terlebih bagi daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

Menurut mantan Bupati Tasikmalaya itu, BOD adalah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Selain itu juga untuk meratanya pembangunan dan lainnya, sehingga tidak bisa ditawar lagi tentang adanya DOB di Jawa Barat ini.

“Minimal yang sudah didorong dari sejak awal untuk direalisaai tidak harus 12 atau 13 DOB baru, minimal yang tiga saja,” ujar Uu.

Diketahui, daerah yang akan masuk pembentukan BOD diantaranya Bogor Barat, Sukabumi Selatan, dan juga Garut Selatan. Karena daerah tersebut yang sudah memenuhi kriteria dan sudah dibahas.

Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia namun hanya memiliki daerah otonomi lebih sedikit, yakni 27 kabupaten dan kota. Jika dibiarkan, ada beberapa kerugian bagi wilayah Jawa Barat, apabila daerah otonominya tidak bertambah.

Dari sisi politik misalnya, dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, keterwakilan masyarakat Jawa Barat di DPR tidak akan maksimal. Dalam artian semakin banyak anggota dewan yang mendukung kepada pembangunan di Jawa Barat, semakin mudah kebijakan anggaran dan kebijaksanaan masuk.

“Makanya saya minta persiapan saja bagi kabupaten-kabupaten yang ingin DOB,” tandas Uu.

Sementara, anggota DPD RI Komite I yang membidangi masalah pemerintahan, Eni Sumarni menyebut dengan jumlah penduduk terbanyak dan wilayah terluas, Jawa Barat seharusnya memiliki daerah otonomi yang lebih banyak dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Karena hal tersebut berdampak pada distribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pun akan lebih rendah.

“Makanya kami dengan visi misi Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) untuk DOB ini sudah masuk dalam kinerja indikator kinerja utama,” ungkap Eni.

Soal kendali pelayanan publik di Jawa Barat, perlu sekali ditingkatkan. Karena sudah krusial terlebih di tiga wilayah tersebut. (JP/FJ)