GOSIPGARUT.ID — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman meminta kepala desa dan perangkatnya lebih aktif menangani persoalan sosial di wilayah masing-masing. Pemerintah desa dinilai memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan mengetahui persoalan warga hingga tingkat rumah tangga.
Herman mengatakan intervensi di tingkat desa diperlukan untuk memperbaiki sejumlah indikator pembangunan manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengangguran, hingga kemiskinan. Menurut dia, upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Jawa Barat tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota.
“Harus diikhtiarkan, maka jadi tugas Pak Kuwu (Kepala Desa), Pak Camat, nanti dipandu oleh aplikasi (Sada Jabar),” ujar Herman saat memberikan pengarahan kepada para kepala desa se-Kecamatan Situraja di Desa Cijeler, Kabupaten Sumedang, Jumat, 4 September 2026 sore.
Herman mendorong desa tidak sekadar menjalankan program administratif. Pemerintah desa harus mampu mengidentifikasi persoalan warganya dan memastikan intervensi dilakukan kepada kelompok yang membutuhkan.
Untuk mendukung pola kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sistem terintegrasi Satu Data Jawa Barat atau Sada Jabar. Sistem ini memuat data sektoral, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, dan kependudukan.
Data dalam SadaJabar telah terhubung dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Dengan basis data tersebut, pemerintah desa dapat melakukan pemetaan secara lebih spesifik menggunakan pendekatan by name by address berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK.
Menurut Herman, pendekatan itu penting agar program pemerintah tidak salah sasaran. Persoalan warga harus ditemukan terlebih dahulu sebelum bantuan atau program pemberdayaan diberikan.
Dalam bidang pendidikan, misalnya, desa dapat mendata Anak Tidak Sekolah atau ATS. Anak usia 6-12 tahun yang tidak bersekolah dapat ditelusuri untuk mengetahui penyebabnya. Pemerintah desa kemudian dapat melakukan intervensi, antara lain melalui bantuan seragam, sepatu, dan perlengkapan sekolah.
Intervensi juga diarahkan ke sektor kesehatan. Desa diminta memantau ibu hamil, termasuk pemenuhan kebutuhan gizi dan pendampingan selama masa kehamilan. Penanganan warga dengan tuberkulosis atau TBC juga dapat dilakukan dengan berkoordinasi bersama puskesmas, termasuk memastikan pasien memperoleh obat dan menjalani pengobatan.
Persoalan pengangguran dan kemiskinan menjadi sasaran berikutnya. Pemerintah desa dan kecamatan didorong mendata warga yang belum bekerja secara akurat. Data itu kemudian menjadi dasar untuk menentukan program pemberdayaan atau intervensi ekonomi yang sesuai.
Herman meminta para camat memastikan Sada Jabar dapat digunakan secara optimal di tingkat desa. Sistem tersebut, kata dia, tidak boleh berhenti sebagai aplikasi pendataan. Data harus diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan.
Pola kerja berbasis data diharapkan membuat pemerintah lebih cepat menemukan persoalan dan menentukan intervensi. Dengan begitu, penanganan kemiskinan, pengangguran, masalah pendidikan, serta kesehatan dapat dilakukan lebih terarah.
Herman menilai langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Jawa Barat. Pemerintah desa menjadi ujung tombak karena memiliki akses langsung terhadap kondisi masyarakat.
Target akhirnya bukan sekadar memperbaiki kualitas data. Pemerintah Jawa Barat ingin intervensi yang dilakukan desa berdampak pada penurunan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan IPM secara bertahap dan berkelanjutan. (Yan AS)
