GOSIPGARUT.ID — Kepolisian Resort (Polres) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut diminta untuk tidak menunda pengungkapan kasus korupsi dengan alasan Pemilu.
Tokoh pergerakan Garut, Suryaman Anang Suatma mengatakan, tarik ulur penyelidikan kasus korupsi oleh dua institusi hukum ini dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kepercayaan publik.
“Jangan sampai hukum yang seharusnya menjadi panglima tertinggi dicampuradukkan dengan politik,” kata dia.
Masih kata Anang, seharusnya institusi hukum segera menuntaskan kasus-kasus hukum ini.
“Justru harus segera dituntaskan sebelum pemilu agar masyarakat tahu siapa-siapa saja politisi korup. Ini agar masyarakat juga tidak terjebak dan kembali memilih politisi-politisi berkasus dalam pemilu,” ujar mantan anggota DPRD Garut ini.
Anang menyebut, ada beberapa kasus korupsi menjadi perhatian warga Garut. Diantara kasus korupsi itu diduga melibatkan beberapa politisi Garut yang sedang turut serta dalam konteatasi Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.
“Kasus Pokir, Dana Operasional DPRD Garut dan kasus sapi misalnya. Polisi dan kejaksaan justru harus hadir menjadi pengayom masyarakat di saat-saat seperti ini. Ini merupakan persoalan serius. Pemilu adalah momentum membuat negeri ini lebih baik, bebas politisi korup,” tegasnya. (Rmol/Gun)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
