GOSIPGARUT.ID — Bupati Abdusy Syakur Amin dan Wakil Bupati (Wabup) Putri Karlina meminta praktek pungutan liar (pungli) dan premanisme yang dilakukan oknum masyarakat segera dihentikan dan dilenyapkan dari wilayah Kabupaten Garut.
Dalam iklan layanan masyarakat yang disebarluaskan melalui media sosial, kedua penguasa Kabupaten Garut itu, menegaskan agar “Stop Pungli dan Premanisme”, juga mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Garut tentram, tertib, dan aman tanpa premanisme.
Ajakan bupati dan wabup itu direspon positif oleh pelbagai kalangan masyakat. Mereka minta agar ajakan tersebut benar-benar direalisasikan oleh Pemkab Garut dengan terus melakukan pembersihan dan tindakan tegas terhadap pelaku pungli dan premanisme.
Bahkan seorang pengamat dan pemerhati sosial di Kabupaten Garut, Dedi Kurniawan, meminta bupati dan wabup untuk serius dalam membasmi praktek pungli dan premanisme, bukan hanya sebatas jargon pemanis dalam pencitraan semata.
“Saya minta kepada bupati dan wakil bupati Garut daripada bermedsosria lebih baik fokus pada hal-hal kongktit seperti penertiban parkir liar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Petugasnya ditertibkan, dididik etika, status kemitraannya diperjelas (tidak liar), supaya pendapatan daerah juga meningkat,” tandas mantan anggota DPRD Garut itu.
Dedi menyebut, Kabupaten Garut kini bisa dibilang sedang darurat pungli, parkir liar, dan premanisme. Praktek tidak terpuji tersebut seolah sedang mengepung Garut karena terjadi hampir di semua sudut kota dan daerah.
“Coba lihat di setiap minimarket, pedagang kaki lima, pertigaan dan perempatan jalan, pasar, depan pertokoan, terminal bayangan, mudah didapatkan warga yang melakukan aksi pungli dan parkir liar. Mereka di samping tidak jelas menerapkan tarif secara wajar, juga tidak sedikit yang meminta uang dengan cara paksa,” ujarnya.
Menurut Dedi, tiap memarkirkan kendaraan masyarakat selalu mengeluarkan uang dan membayar parkir kepada petugas. Namun karena parkir liar, sangat disayangkan kontribusi masyarakat itu tidak masuk pada penghasilan daerah.
“Tatakrama petugasnya pun sangat dikeluhkan, tidak sedikit yang berperilaku tidak sopan ketika melayani masyarakat,” cetusnya.
Mungpung Bupati dan Wakil Bupati Garut masih baru, Dedi meminta kedua pejabat itu segera menertibkan parkir liar, pungli, dan premanisme di Kabupaten Garut.
Ketua Parmusi Garut itu memberi contoh maraknya aksi pungli dan parkir liar di Kabupaten Garut. Seperti yang terjadi di kawasan wisata, tampak sangat tidak beraturan adanya permainan tiket. Kemudian, di sebuah kawasan pertokoan di Garut kalau sudah ashar para pemilik kendaraan tidak dikasih tiket tapi berbayar seperti pakai tiket.
“Ini jelas permainan untuk menghindari retribusi parkir kepada Pemkab Garut, padahal sepadan jalan hampir di setiap tempat keramaian penuh dengan parkir liar,” kata Dedi.
Ia menuturkan, hampir tiap hari masyarakat mengeluarkan uang lewat parkir kendaraan atau pungutan lain yang sipatnya liar, tapi Pemkab Garut tidak mendapatkan pendapatan yang berarti untuk pembangunan melalui pendapatan asli daerah.
Contoh lain yang terjadi di sejumlah tempat (terminal bayangan) Kabupaten Garut dan terpantau GOSIPGARUT.ID, yaitu adanya oknum masyarakat berseragam petugas Dinas Perhubungan menarik uang dari pengendara angkutan umum. Uang apa itu? Pasalnya, bukan merupakan retrubusi sah yang masuk pada penghasilan asli daerah. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
