GOSIPGARUT.ID — Calon Wakil Bupati Garut nomor urut 2, Luthfianisa Putri Karlina, mencanangkan jam mengaji dan belajar bagi anak di Garut. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi di cafe Alertakopi, Kecamatan Garut Kota, Jumat malam, 25 Oktober 2024.
Bincang santai ini dihadiri para kaum hawa melenial dengan tema perempuan memilih pada Pilkada Garut 2024. Para pembicara semuanya berasal dari kalangan perempuan. Mereka di antaranya Astri Novitasari, pengusaha perempuan; Audrey, mojang Garut 2022; Alis Suminar, aktivis perempuan dan Anisa dari praktisi hukum.
Menurut Putri, program belajar dan ngaji itu merupakan upaya untuk mencegah terjadinya degradasi moral. Jam belajar bisa diterapkan pada pukul 19.00- 20.00 WIB. Waktu satu jam itu dapat dimanfaatkan orangtua untuk lebih mendekatkan diri dengan anaknya. Selain itu, orangtua pun harus bisa mengontrol kegiatan media sosial yang biasa dilakukan anak.
Kehadiran orangtua dalam diri anak harus ditanamkan sejak dini. Sehingga anak merasa mendapat perhatian dari keluarganya. “Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Garut itu berawal dari kurang hadirnya keluarga sejak dini, sehingga menyebabkan pergaulan yang tidak benar,” ujar Putri.
Kasus kekerasan anak dan perempuan di Garut juga diakibatkan karena faktor kemiskinan. Karena itu rantai kemiskinan harus dipotong sampai tuntas. “Di lapangan kemiskinan itu di depan mata,” ujarnya.
Dia mencontohkan penghasilan para petani tembakau di daerah Kecamatan Pasirwangi. Bila dirata-rata penghasilan sebulan hanya berkisar Rp500 ribu. Belum lagi perhatian pemerintah terhadap perempuan yang masih minim seperti insentif kader Posyandu upahnya hanya Rp50-80 ribu per bulan.
Karena itu, dia mengaku pencalonan dirinya sebagai wakil bupati, merupakan salah satu bentuk kegusarannya dalam membela kepentingan perempuan di Garut. “Bila saya jadi wakil bupati, itu sebagai simbol bawa masyarakat Garut sudah siap untuk menuju moderenisasi kesetaraan gender,” ujar Putri.
Hal sama pun diungkapkan para pembicara lainnya. Mereka menilai bahwa kesenjangan dan perlindungan terhadap perempuan di Garut masih minim. “Amanat keterwakilan perempuan 30 persen di pemerintahan itu masih belum ada. Apalagi di Kabupaten Garut, kesenjangan sosialnya masih kental,” ujar Alis Suminar. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
