LANGIT Garut siang itu menggantung rendah. Awan kelabu berarak pelan di atas halaman sekolah dasar yang mulai lengang setelah bel tanda istirahat berbunyi. Senin (12/1/2026) terasa lebih dingin dari biasanya—atau barangkali, dingin itu datang dari dada DW (28), seorang guru PPPK paruh waktu yang berdiri memandangi ruang kelas dengan kursi-kursi kecil tertata rapi.
DW baru saja menutup pintu kelasnya. Di balik dinding-dinding bercat pudar itu, tawa anak-anak masih seperti gema yang tertinggal. Wajah-wajah polos yang setiap pagi menyapanya dengan riang menjadi alasan utama ia bertahan. Padahal, menjadi PPPK paruh waktu di Kabupaten Garut ternyata tak seindah bayangan ketika status itu akhirnya ia raih, setelah bertahun-tahun menyandang label honorer.
“Yang bikin kuat ya anak-anak itu,” katanya pelan, nyaris berbisik, seolah takut suaranya memantul terlalu jauh. “Setiap hari mereka datang dengan senyum. Itu yang bikin saya tetap masuk kelas, meski sering bingung pulang mau bawa apa.”
Keresahan DW bermula dari sebuah pemberitahuan singkat: gaji keduanya, yang seharusnya diterima pada 2 Januari, diundur tanpa kepastian. Bagi sebagian orang, keterlambatan mungkin sekadar angka di layar. Namun bagi DW, gaji Rp1 juta itu adalah penyangga hidup—untuk ongkos, makan, dan biaya operasional yang tak bisa ditunda.
Ia membandingkan hari-harinya kini dengan masa lalu sebagai honorer. “Dulu dibayar Rp700 ribu, tapi tepat waktu. Masih ada insentif Rp300 ribu per bulan,” ucapnya lirih. Absensi pun sederhana, manual, tanpa berkas setebal buku. Kini, status berubah, beban bertambah. Pemberkasan, unggah data, antre coretax—semua menuntut waktu, tenaga, dan biaya.
DW menghela napas panjang. “Untuk pemberkasan saja sudah habis sekitar Rp700 ribu,” katanya. “Padahal gaji cuma Rp1 juta. Ada yang berkasnya sudah lengkap, tapi tetap harus upload sendiri. Coretax antre dari subuh sampai siang. Kadang berkas baru bisa dikumpulkan besoknya.”
Kepiluan itu terasa makin tajam ketika ia mendengar kabar dari daerah lain. “Di kabupaten lain, PPPK paruh waktu bisa digaji UMP atau UMR,” tuturnya. “Di Garut hanya Rp1 juta, tanpa insentif apa pun. Bahkan masih di bawah gaji tenaga kebersihan di SPPG.” Kalimat itu terhenti di ujung napas, seperti ada yang sengaja ia tahan agar tak berubah menjadi keluhan yang lebih keras.
Hingga hari itu, kepastian belum datang. Kapan gaji dibayar, tak ada yang tahu. Yang pasti, pagi esok ia akan kembali berdiri di depan kelas, menulis di papan tulis, dan tersenyum—menyembunyikan kecemasan agar tak sampai ke mata murid-muridnya.
Mendung perlahan bergerak, namun awan tak sepenuhnya pergi. Di Garut, pengabdian seorang guru muda berjalan berdampingan dengan ketidakpastian. Di sela tawa anak-anak dan derap sepatu kecil di koridor sekolah, DW belajar satu hal: bahwa menjadi pendidik sering kali berarti memilih bertahan, meski penghargaan datang terlambat—atau belum juga tiba. (Ai Karnengsih)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
