oleh

Iuran Naik, Parmusi Garut Ajak Masyarakat Boikot BPJS Kesehatan

GOSIPGARUT.ID — Rencana naiknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membuat Pengurus Daerah Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Kabupaten Garut bersikap keras. Pihaknya mengajak masyarakat untuk membaikot BPJS Kesehatan di Kabupaten Garut.

“Tiada pilihan lain selain bubarkan BPJS Kesehatan dan mengajak masyarakat Garut untuk memboikot BPJS di Kabupaten Garut. Kami juga mendorong Bupati Garut untuk melakukan inovasi dari anggaran untuk bisa melakukan pelayanan kesehatan tanpa ikut BPJS seperti di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan,” kata Ketua Parmusi Garut, Dedi Kurniawan, melalui siaran pers Selasa (21/1/2020).

Menurutnya, program BPJS layaknya monster lintah darat yang menyedot uang rakyat tanpa tahu digunakan untuk apa uang tersebut. Di tengah ekonomi masyarakat ambruk subsidi dicabut di segala bidang, masyarakat dibebani dengan naiknya tarif iuran BPJS Kesehatan.

“Parmusi meminta pemerintah dan DPR untuk mencabut UU tentang BPJS. Bubarkan BPJS dan kita kembali kepada sistem pelayanan seperti dulu. Rakyat Indonesia sudah berpuluh-puluh tahun tanpa menggunakan BPJS, tetapi pelayanan kesehatan tidak pernah gaduh seperti sekarang,” tandas Dedi.

Baca Juga:   Banyak Santri Terpapar Covid-19, Dinkes Garut Minta Pesantren Terapkan Protokol Kesehatan

Ia menambahkan, efek dari adanya BPJS, rumah sakit negeri maupun swasta banyak yang ngeluh karena tunggakan BPJS tidak pernah dibayarkan ke pihak rumah sakit. Hal itu berakibat pada pelayanan kesehatan yang buruk.

“Para pemegang asuransi BPJS judulnya gratis, padahal mereka tetep harus membayar dan menebus obat keluar rumah sakit, atau membayar obat sendiri. Padahal pasien umum semua tersedia obat di rumah sakit,” kata Dedi lagi.

Baca Juga:   Sebenarnya Mencari Kandidat Dirut RSUD Pameungpeuk Bukan Perkara Rumit

Ia menuturkan, pasien BPJS harus antri berbulan-bulan untuk mendapatkan antrian operasi karena memakai kuota. Itu pun antrinya harus mulai pukul 03:00 dinihari. Apalah ini yang disebut kemudahan? Ternyata dengan adanya BPJS, pelayanan kesehatan semakin buruk. Uang rakyat pun dikeruk bagai rentenir.

“Untuk menyampaikan aspirasi ini, kami akan segera melakukan audiensi dengan DPRD Garut dengan menghadirkan Bupati, BPJS Kabupaten Garut, Dinas Kesehatan, dan pihak RSUD,” pungkas Dedi.

Baca Juga:   Jabar Siap Bantu Rp7 Miliar untuk Alkes RSU Malangbong

Sebagai informasi, peserta BPJS kelas I naik 100 persen yang artinya, peserta harus membayar Rp160.000 per bulan dari sebelumnya yang hanya dikenakan Rp80.000 per bulan.

Kemudian, peserta kelas mandiri II diusulkan naik Rp59.000 per bulan menjadi Rp110.000 dari posisi sekarang sebesar Rp51.000 per bulan. Sementara, peserta kelas mandiri III naik dari Rp25.500 per bulan menjadi Rp42.000 per peserta setiap bulannya. ***

Komentar

Berita Terkait