Garut Darurat CT Scan, Pasien Harus Antre Berbulan-bulan atau Lari ke Bandung

GOSIPGARUT.ID — Keterbatasan fasilitas kesehatan di Kabupaten Garut kian mengancam jiwa warga. Dengan populasi menembus 2,9 juta jiwa, ketersediaan alat pemeriksaan Computerized Tomography (CT) scan di wilayah ini masih amat minim. Pasien penyakit kritis seperti stroke, tumor, hingga pendarahan otak terpaksa mengantre hingga berbulan-bulan—atau melempar nasib ke rumah sakit di Bandung.

Kondisi kritis ini memicu desakan keras dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, mendesak pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran untuk modernisasi alat kesehatan, khususnya penambahan unit CT scan di rumah sakit daerah.

”Banyak warga menghubungi saya, minta dibantu agar ada percepatan pemeriksaan CT scan. Alat ini vital untuk mendeteksi tumor, kelainan jantung, pendarahan otak, hingga stroke,” ujar Yudha.

Menumpuknya antrean akibat minimnya sarana medis tak hanya memperlambat diagnosis, tetapi juga langsung memangkas peluang sembuh pasien. Keterlambatan penanganan pada kasus-kasus darurat medis sering kali berujung fatal.

”Harapan saya, warga Garut punya akses CT scan yang mudah dan ditanggung BPJS. Mereka tidak boleh lagi dibebani harus jauh-jauh ke Bandung hanya demi satu pemeriksaan,” tegas Yudha.

Pengadaan satu unit CT scan diperkirakan menyedot anggaran Rp1,9 miliar hingga Rp2,5 miliar tergantung spesifikasi. Meski nilainya tak kecil, Yudha menilai angka itu tergolong murah jika dibandingkan dengan keselamatan jiwa warga Garut.

Satu Paket: Layanan Alkes dan BPJS PBI Miskin Ekstrem

Masalah kesehatan di Garut tak berhenti pada ketiadaan alat canggih. Akses jaminan kesehatan bagi warga miskin ekstrem juga masih bolong-bolong. Yudha mencontohkan temuannya saat bakti sosial di Desa Surabaya, Kecamatan Limbangan. Seorang janda tak berpintu—yang ditinggal mati suaminya akibat komplikasi—harus membanting tulang ke Tasikmalaya sembari menumpang di rumah orang tua, tanpa tersentuh kartu BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).

”Pemerintah daerah harus buka mata dan buka data. Warga rentan seperti ini wajib dipastikan masuk BPJS PBI,” kata Yudha. Ia meminta Pemkab Garut menambah kuota BPJS PBI dalam APBD Perubahan mendatang.

Jika kas daerah megap-megap, Yudha menyodorkan opsi pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Sejauh ini, baru tiga entitas—RS Nurhayati, Medical Optical, dan Perumda Air Minum Tirta Intan—yang bersedia patungan membayar premi BPJS warga miskin.

”Baru tiga perusahaan, ini masih jauh dari cukup. Perusahaan lain harus ikut bergerak mengalokasikan CSR mereka untuk premi BPJS warga miskin,” tuturnya.

Bagi Yudha, membenahi fasilitas medis tanpa menjamin akses finansial warga adalah usaha setengah hati. Kedua hal itu merupakan kunci utama menaikkan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Garut yang selama ini tertekan.

”Angka harapan hidup itu kombinasi dari kepesertaan BPJS dan modernisasi alkes. Kalau pasien harus tunggu CT scan berbulan-bulan, penanganan penyakit jadi abu-abu. Fasilitas harus ditambah sekarang,” ujar Yudha. (Yuyus)