GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Kabupaten Garut bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Komisi V DPR RI memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi gempa bumi melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Kabupaten Garut 2026 di Kelurahan Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Selasa (28/7/2026). Program tersebut membekali masyarakat dengan pengetahuan mitigasi bencana, simulasi penyelamatan diri, hingga pemanfaatan sistem peringatan dini gempa.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah yang memiliki potensi aktivitas kegempaan. Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti simulasi menghadapi gempa agar mampu mengambil langkah yang tepat ketika terjadi situasi darurat.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa Garut termasuk wilayah yang memiliki potensi gempa bumi. Namun, pemahaman tersebut harus diiringi dengan kesiapsiagaan, bukan kepanikan, mengingat pemerintah terus memperkuat sistem mitigasi bencana.
“Di masyarakat dipahamkan bahwa kita adalah salah satu daerah yang berpotensi menghadapi bencana gempa bumi. Ini dipahamkan, tetapi tidak usah panik berlebihan karena pemerintah sudah menyiapkan Earthquake Early Warning System (EEWS) atau Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi,” ujar Syakur.
Menurutnya, setiap bencana memiliki tahapan dan indikator yang dapat dipelajari. Karena itu, melalui Sekolah Lapang Gempabumi, masyarakat dibekali keterampilan mulai dari teknik melindungi diri saat guncangan terjadi, prosedur evakuasi, hingga menuju assembly point atau titik kumpul yang aman.
Syakur menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko korban maupun kerugian apabila terjadi bencana. Di sisi lain, masyarakat juga diajak untuk tetap meningkatkan kewaspadaan tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual.
Anggota Komisi V DPR RI Ade Ginanjar menilai penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempabumi menjadi langkah konkret dalam memperluas edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Ia menyebut DPR RI terus mendukung penguatan sarana pemantauan gempa bumi, termasuk pemasangan EEWS di wilayah yang membutuhkan.
“Bencana itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Namun, dengan alat yang diupayakan oleh BMKG ini, potensi dampak risiko bencana bisa ditanggulangi sedikit presentasenya. Melalui kegiatan ini, ketika ada pemberitahuan dari sistem, masyarakat sudah tahu bagaimana dia harus menyikapinya,” kata Ade.
Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung Suaidi Ahadi menjelaskan bahwa keberhasilan mitigasi bencana bergantung pada kolaborasi antara BMKG dan pemerintah daerah. BMKG bertugas memantau aktivitas kegempaan dan menyampaikan informasi peringatan dini, sedangkan pemerintah daerah bersama BPBD memastikan informasi tersebut diteruskan menjadi langkah perlindungan bagi masyarakat.
Selain mendapatkan materi mengenai potensi sumber gempa bumi di wilayah Garut, peserta juga diperkenalkan dengan aplikasi InfoBMKG yang menyediakan informasi cuaca, gempa bumi, hingga potensi tsunami secara real time. Aplikasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi resmi yang mudah diakses masyarakat.
“Kita bukan memberikan ketakutan atau kepanikan, melainkan membangun kesiapsiagaan bersama teman-teman BPBD. Melalui Sekolah Lapang Gempabumi ini, kami berharap masyarakat akan lebih paham dalam menyikapi bencana demi mewujudkan Keluarga Cerdas Bencana,” ujar Suaidi.
Melalui Sekolah Lapang Gempabumi 2026, Pemerintah Kabupaten Garut, BMKG, dan Komisi V DPR RI berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana semakin meningkat. Dengan dukungan edukasi, latihan evakuasi, serta sistem peringatan dini, masyarakat diharapkan mampu merespons potensi gempa secara cepat dan tepat sehingga risiko bencana dapat ditekan semaksimal mungkin. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
