GOSIPGARUT.ID — Aktivis Jawa Barat Asep Lukman menilai pembentukan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, melainkan juga sebagai strategi politik untuk menjaga persatuan nasional dan memperkuat legitimasi pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Asep dalam sebuah video yang diterima GOSIPGARUT.ID pada Kamis (23/7/2026). Dalam penjelasannya, ia menguraikan pandangannya mengenai perubahan pendekatan para pemimpin Indonesia dalam membangun persatuan bangsa, mulai dari era Presiden Soekarno, Soeharto, hingga Presiden Prabowo.
Menurut Asep, setiap negara memiliki tahapan yang sama sebelum mencapai kesejahteraan dan kemajuan, yakni membangun persatuan. Ia menilai, setiap pemimpin memiliki cara yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman.
“Semua negara punya ideologi yang sama, bahwa sebelum masuk pada kesejahteraan atau kemajuan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun persatuan,” kata Asep.
Ia menjelaskan, Presiden Soekarno membangun persatuan melalui pendekatan ideologi dengan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang berlandaskan semangat gotong royong. Dalam pandangannya, gotong royong bukan sekadar kerja bersama secara fisik, melainkan kerja sama berbagai kelompok ideologi dalam membangun negara.
Sementara itu, Asep menilai Presiden Soeharto menggunakan pendekatan yang berbeda. Menurutnya, Soeharto lebih menitikberatkan pada penguatan lembaga atau institusi sebagai sarana membangun konsensus nasional dengan menghimpun berbagai organisasi kemasyarakatan dan profesi dalam ruang kebijakan negara.
Berbeda dengan dua pendahulunya, Asep menilai Presiden Prabowo mengadopsi pendekatan yang ia sebut sebagai door-to-door, yakni merangkul tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai kelompok masyarakat, organisasi, maupun kekuatan politik.
Ia menilai pendekatan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kabinet pemerintahan Prabowo memiliki jumlah anggota yang relatif besar.
“Cara itu membuat kabinet menjadi besar. Tetapi menurut Pak Prabowo, biaya perpecahan jauh lebih mahal daripada kabinet yang besar,” ujarnya.
Menurut Asep, pemberian jabatan dalam pemerintahan juga berfungsi sebagai bargaining position agar berbagai kelompok memiliki rasa memiliki terhadap pemerintahan sehingga memperkuat persatuan dan stabilitas politik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengisian jabatan pemerintahan tidak seluruhnya dapat diukur berdasarkan prinsip the right man on the right place. Menurutnya, negara merupakan organisasi politik yang juga membutuhkan legitimasi politik selain legitimasi teknis.
“Negara bukan organisasi profesi. Selain legitimasi teknis, negara juga memerlukan legitimasi politik. Karena itu, tidak semua jabatan diisi murni berdasarkan profesionalisme,” katanya.
Asep memperkirakan komposisi pejabat profesional dalam pemerintahan umumnya hanya berkisar 20 hingga 30 persen, sedangkan sisanya merupakan representasi aspirasi politik dan kelompok masyarakat yang dinilai penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
Meski memahami adanya pertimbangan politik dalam penyusunan kabinet, Asep mengakui keresahan masyarakat terhadap kompetensi sebagian pejabat juga merupakan hal yang wajar.
Ia menegaskan bahwa pemerintahan tetap membutuhkan figur-figur yang memiliki kemampuan teknis untuk menghadapi berbagai tantangan nasional, terutama kemiskinan dan kebodohan.
“Saya sering mengatakan negara bukan tempat kursus. Musuh yang dihadapi sangat serius. Kalau orang-orang di sekitar presiden masih belajar atau sekadar dikader, itu berbahaya,” ujar Asep.
Dalam pandangannya, perubahan maupun pergantian pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo menunjukkan adanya upaya mencari sosok yang dinilai mampu menerjemahkan visi presiden ke dalam kebijakan yang bersifat teknis maupun strategis.
Asep juga mengutip pesan Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington, yang menurutnya pernah mengatakan bahwa apabila diberi enam menit untuk menebang pohon, empat menit akan digunakan untuk mengasah kapak. Kutipan tersebut, menurutnya, menggambarkan pentingnya kesiapan dan kualitas sumber daya manusia sebelum menjalankan tugas pemerintahan.
Ia menilai, di tengah kebutuhan akan legitimasi politik, pemerintah tetap dituntut menghadirkan aparatur yang memiliki kapasitas sehingga kebijakan publik dapat berjalan efektif dan menjawab harapan masyarakat. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
