GOSIPGARUT.ID — Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Garut. Ketua DPRD Garut Aris Munandar mengingatkan pemerintah agar berbagai kebijakan transformatif yang disampaikan Presiden tidak berhenti sebagai angka dan program di atas kertas. Ukurannya, kata dia, adalah manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Aris setelah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026. Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Aris, peringatan kemerdekaan semestinya menjadi momentum untuk mengukur kembali pekerjaan pemerintah. Kemerdekaan tidak cukup diperingati melalui upacara dan pidato. Ia harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang menyentuh kebutuhan warga.
“Alhamdulillah telah kita dengarkan dan kita ikuti bersama Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang telah kita dengarkan bersama tidak berhenti sebagai sebuah pidato yang kita simak hari ini,” kata Aris.
Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah sejak dirinya dilantik sebagai Presiden. Pemerintah mencatat 121 kebijakan transformatif telah dijalankan dalam 663 hari pemerintahan.
Beberapa program yang disampaikan antara lain pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, operasional 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, perbaikan 71.744 sekolah pada 2026, serta perluasan program Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau 108 juta orang.
Bagi DPRD Garut, capaian tersebut harus diikuti pengawasan dan evaluasi. Pemerintah daerah memiliki tugas memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan ke dalam program yang sesuai dengan persoalan di daerah.
Aris mengatakan pidato Presiden juga harus menjadi pengingat bagi para penyelenggara negara tentang tanggung jawab mereka. Ia meminta semangat kemerdekaan tidak kehilangan makna setelah perayaan berakhir.
“Mari kita jadikan sebagai bahan renungan, sumber inspirasi, sekaligus pengingat akan tanggung jawab kita dalam melanjutkan perjalanan bangsa. Sebab kemerdekaan tidak berhenti pada proklamasi, kemerdekaan terus hidup dalam setiap kerja keras rakyat,” ujarnya.
Pernyataan itu menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran penting dari pembangunan. Kebijakan yang baik, menurut semangat yang disampaikan Aris, bukan hanya terlihat dari jumlah program, melainkan dari perubahan yang dihasilkan.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Wakil Bupati Garut Putri Karlina, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Garut Nurdin Yana, serta sejumlah tamu undangan.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga menjadi kesempatan bagi Pemkab Garut dan DPRD untuk memperkuat sinergi. Keduanya berkomitmen mengawal pembangunan daerah agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada target administratif, tetapi menghasilkan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
Bagi Aris, kemerdekaan pada akhirnya bukan sekadar catatan sejarah. Ia hidup dalam kerja pemerintah, kebijakan yang adil, dan kemampuan negara memenuhi kebutuhan rakyat. Pidato kenegaraan, karena itu, harus berakhir di meja kerja dan di tengah masyarakat, bukan hanya di ruang paripurna. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
