GOSIPGARUT.ID — Keterbatasan anggaran daerah tak boleh jadi dalih Pemerintah Kabupaten Garut melipat tangan dalam menata pedagang kaki lima (PKL). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut mendesak Pemkab melirik kantong tebal sektor swasta dan perbankan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) guna membiayai relokasi pedagang.
Anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, menilai skema kolaborasi lintas sektor menjadi opsi realistis saat APBD macet. Pemkab diminta tak melulu berlindung di balik alasan klasik efisiensi anggaran untuk membiarkan kawasan perkotaan semrawut.
”Pemerintah daerah tidak boleh gagal. Maksudnya, Pemkab harus bisa berkomunikasi dengan berbagai entitas usaha skala besar, baik bank Himbara, bank swasta, maupun perusahaan besar di Garut,” kata Yudha.
Sejumlah raksasa industri manufaktur hingga energi yang membiak di Garut dibidik masuk radar, seperti PT Changsin, PT Hoga, PT Ultimate, hingga korporasi pengelola panas bumi. Bank BJB serta jajaran bank Himbara juga disenggol agar tak absen menyisihkan margin keuntungan mereka bagi penataan ruang publik lokal.
Sebagai pemikat, Pemkab Garut diminta tak pelit memberikan konsesi ruang pencitraan (branding) di pusat kuliner PKL bagi korporasi yang mau mengucurkan dana.
”Branding dari bank Himbara atau Bank BJB silakan saja. Yang terpenting ada ruang untuk PKL agar tidak berjualan di sembarang tempat, tetapi terkonsentrasi dan tertata,” ujar Yudha.
Akses Pangan Murah
Penataan PKL di jantung kota Garut selama ini kerap berujung jalan buntu. Penertiban satpol PP acap kali memicu gesekan lantaran Pemkab tak pernah benar-benar siap menyediakan lahan relokasi yang representatif.
Padahal, keberadaan sentra PKL terpadu vital bagi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, mahasiswa, hingga ASN. Sentra kuliner murah dianggap sebagai penyeimbang di tengah gempuran harga makanan di restoran formal yang kian tak terjangkau.
”Kalau makan di restoran mahal, tapi di PKL sangat murah dan terjangkau. Nasi tutug oncom Rp12 ribu, misalnya. Kalau ditempatkan di lokasi khusus, tentu bagus,” ucap Politikus PDI Perjuangan tersebut.
Kini bola liar penataan PKL berada di tangan Pemkab Garut. Keberanian berdiplomasi dengan korporasi besar bakal menguji sejauh mana komitmen pemerintah daerah menjembatani ketertiban kota dan urat nadi ekonomi rakyat kecil. (Yuyus)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
