GOSIPGARUT.ID — Aktivis Jawa Barat Asep Lukman mempertanyakan makna kemerdekaan Indonesia di tengah masih kuatnya ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara maju. Ia menilai penjajahan memang telah berakhir secara formal, tetapi pola dominasi ekonomi dalam bentuk baru masih perlu dikritisi.
Pernyataan itu disampaikan Asep sehari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2026. Ia mengajak masyarakat tidak hanya memaknai kemerdekaan sebagai terbebasnya Indonesia dari penjajahan fisik, tetapi juga melihat sejauh mana bangsa ini mampu menentukan arah ekonominya sendiri.
“Benarkah hidup kita ini sekarang sudah merdeka? Atau justru makin kuat dijerat oleh sistem penjajah tersebut?” kata Asep dalam pernyataannya.
Asep menilai kolonialisme pada masa lalu berlangsung melalui eksploitasi tenaga dan sumber daya. Rakyat dipaksa bekerja untuk kepentingan penjajah, sementara kekayaan alam Indonesia digunakan untuk menopang perekonomian negara kolonial.
Menurut dia, bentuk dominasi tersebut kini berubah. Tidak lagi melalui pendudukan wilayah dan kerja paksa, tetapi melalui mekanisme ekonomi global yang dinilai membuat negara berkembang berada dalam posisi bergantung.
“Jika dulu bangsa kita dikondisikan disetir oleh penjajah, maka sekarang para menteri-menteri ekonomi kitalah yang terus dituntut, ditekan, harus mengerjakan PR-PR kemiskinan,” ujarnya.
Asep juga menyoroti kebijakan fiskal dan moneter Indonesia. Ia berpendapat keputusan ekonomi nasional tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari perkembangan ekonomi global dan kepentingan negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar.
Ia menggambarkan kondisi tersebut dengan analogi pemerintah sebagai pihak yang menjalankan resep ekonomi dari negara maju.
“Menteri-menteri ekonomi bangsa kita statusnya hanya perawat yang mau tidak mau harus menggunakan resep buatan asing yang mengaku sebagai apoteker sekaligus dokternya,” kata Asep.
Menurut dia, ketergantungan semacam itu menunjukkan adanya persoalan dalam memaknai kemerdekaan. Sebab, kemerdekaan politik belum tentu identik dengan kemandirian ekonomi.
Asep bahkan menyebut sistem ekonomi global saat ini sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme dengan wajah baru. Ia menilai penguasaan ekonomi dapat berlangsung tanpa perlu menguasai suatu negara secara langsung.
Namun, pandangan tersebut merupakan kritik Asep terhadap struktur ekonomi global dan kebijakan ekonomi nasional. Penilaian mengenai tingkat ketergantungan Indonesia terhadap negara lain perlu dilihat melalui berbagai indikator, termasuk perdagangan, investasi, utang, arus modal, kebijakan moneter, serta posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Di sisi lain, Asep mengaitkan kritik tersebut dengan persoalan kepahlawanan. Ia menegaskan tidak bermaksud merendahkan jasa para pejuang yang telah merebut kemerdekaan.
Ia justru mempertanyakan apakah perjuangan kemerdekaan harus berhenti setelah penjajah pergi dari Indonesia.
“Dengan tanpa bermaksud merendahkan jasa para pahlawan itu, saya hanya ingin bertanya: sebenarnya yang diusir itu siapa atau apa sih, sehingga banyak orang yang kini diberi gelar pahlawan nasional?” ujar Asep.
Bagi Asep, kemerdekaan seharusnya terus diuji melalui kemampuan negara mengendalikan sumber daya dan menentukan kebijakan strategisnya sendiri. Peringatan 17 Agustus, kata dia, bukan hanya seremoni tahunan, tetapi juga kesempatan untuk mengevaluasi apakah Indonesia benar-benar telah berdiri di atas kaki sendiri.
Pertanyaan tentang kemerdekaan, dengan demikian, tidak berhenti pada sejarah 1945. Ia berlanjut pada persoalan hari ini: seberapa mandiri Indonesia menentukan arah ekonominya di tengah sistem global yang saling bergantung. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
