Politik

Aktivis Garut Soroti “Budaya Saling Curiga” dalam Cara Kerja Lembaga Negara

×

Aktivis Garut Soroti “Budaya Saling Curiga” dalam Cara Kerja Lembaga Negara

Sebarkan artikel ini
Asep Lukman. (Foto: Dok Pribadi)

GOSIPGARUT.ID — Aktivis asal Garut, Asep Lukman, melontarkan kritik tajam terhadap cara kerja lembaga negara di Indonesia yang menurutnya dibangun di atas fondasi rasa ketidakpercayaan dan saling curiga.

Menurut Asep, pola ini terlihat jelas mulai dari fungsi legislatif yang mengawasi eksekutif, hingga menjamurnya lembaga pengawasan lain seperti DPD, MPR, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Wantimpres, Badan Kehormatan DPR, hingga komisi-komisi khusus di tingkat pusat maupun daerah.

“Bahkan lembaga kecil seperti sekolah saja diawasi berlapis-lapis, mulai dari pengawas sekolah, dewan pendidikan, inspektorat, cabang dinas, sampai tim saber pungli, ditambah lagi peran orang tua,” kata Asep dalam keterangannya, Sabtu (27/9/2025).

Baca Juga:   Asep Lukman: Seruan Bubarkan DPR Cerminan Kemarahan Rakyat

Negara Tak Percaya Rakyatnya

Asep menilai, semakin banyak lembaga pengawas justru mencerminkan kian dalamnya rasa curiga antar-lembaga, juga antara pemerintah dengan rakyat. Ia menegaskan bahwa masyarakat sebenarnya adalah pihak yang paling banyak tidak dipercayai negara.

“Jika jumlah lembaga pemerintah ada 100 ribu, dengan jutaan aparatur di dalamnya, maka sebanyak itu pula mata yang mengawasi ruang gerak masyarakat. Semua atas nama penegakan hukum, pembinaan, dan pelayanan. Tapi dalam praktiknya bisa jadi ancaman,” tegasnya.

Baca Juga:   Aktivis Garut Siap Menangkan Pasangan Jokowi -- Ma'ruf Amin

Asep juga menyoroti fenomena mobilisasi antar-warga untuk saling mengawasi, mulai dari ronda, relawan pelapor, hingga berbagai mekanisme sosial yang akhirnya mempersempit ruang kebebasan masyarakat.

Menurut dia, tujuan negara membangun sistem pengawasan ketat itu berkisar pada tiga hal: memastikan rakyat patuh dan taat membayar pajak, mengamankan sumber daya alam untuk kepentingan aparatur negara, serta menggalang legitimasi politik setiap kali pemilu tiba.

Baca Juga:   Eks Aktivis Garut: Pembentukan Kabupaten Limbangan dengan Perda, Keliru!

“Secara teori rakyat adalah bagian dari negara. Tapi secara de facto, rakyat hanya diminta legitimasi, eksploitasi tenaga, dan hartanya,” ujar Asep.

Ia menutup kritiknya dengan analogi tajam. Asep menyebut jika negara diibaratkan hutan belantara, maka rakyat dan sumber daya alam hanyalah “rusa dan rumput” yang terus dimangsa oleh predator. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
Konten berbayar berikut adalah iklan platform Recreativ dan MGID. Gosipgarut.id tidak terkait dengan materi konten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *