GOSIPGARUT.ID — Jawa Barat kembali mencatatkan diri sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia. Namun di balik derasnya arus modal yang masuk, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengingatkan adanya persoalan serius: kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal yang belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan industri modern.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menilai karakter investasi yang masuk ke Jabar kini mengalami pergeseran signifikan. Jika sebelumnya identik dengan padat karya, investasi terbaru justru semakin didominasi sektor padat modal dan padat teknologi yang menuntut keahlian khusus.
“Investasi di Jabar memang besar, tertinggi di Indonesia. Tapi ini harus diantisipasi karena karakteristiknya semakin padat modal dan padat teknologi, sehingga harus diimbangi dengan kesiapan SDM,” kata Herman, Jumat (12/12).
Pada kuartal III 2025, realisasi investasi Jawa Barat tercatat mencapai Rp77,1 triliun. Secara kumulatif, sejak Januari hingga September 2025, nilai investasi telah menembus Rp218 triliun dan menempatkan Jabar di puncak nasional.
Namun, besarnya investasi tersebut belum menjamin penurunan angka pengangguran. Herman menegaskan, tanpa kesesuaian kompetensi tenaga kerja, investasi hanya akan menciptakan pertumbuhan tanpa penyerapan tenaga kerja yang optimal.
“Kalau tidak diantisipasi, investasi besar ini tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan pengangguran,” ujarnya.
Data Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Jawa Barat 2025 memperlihatkan kesenjangan kompetensi yang semakin nyata. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK masih menjadi yang tertinggi, mencapai 12,81 persen pada Agustus 2025. Kondisi ini mencerminkan belum sinkronnya keahlian lulusan dengan kebutuhan industri.
Sebaliknya, TPT terendah tercatat pada lulusan Diploma I/II/III sebesar 2,94 persen. Meski berfluktuasi dalam tiga tahun terakhir, struktur pengangguran Jawa Barat justru masih didominasi oleh kelompok berpendidikan tinggi. TPT lulusan Diploma IV hingga S3 tercatat meningkat 0,14 persen poin, sementara lulusan SD ke bawah naik 0,10 persen poin dibandingkan Agustus 2024.
Merespons kondisi tersebut, Pemprov Jawa Barat memusatkan perhatian pada penguatan pendidikan vokasi, standarisasi kompetensi, serta pembangunan sistem informasi pasar kerja yang menghubungkan pencari kerja dengan kebutuhan industri.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kami. Karena itu kami fokus pada standarisasi SDM, peningkatan kemampuan melalui vokasi, dan sistem informasi yang mempertautkan pencari kerja dengan lowongan kerja,” kata Herman.
Di sisi lain, Pemprov Jabar menegaskan tidak akan sepenuhnya meninggalkan investasi padat karya. Strategi ganda diterapkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan seiring dengan penyerapan tenaga kerja.
“Kami tetap konsen pada investasi padat karya, sambil menyiapkan SDM agar mampu menjawab tantangan investasi berbasis teknologi,” pungkas Herman. (IK)


.png)











