GOSIPGARUT.ID — Sebanyak 42 jembatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat teridentifikasi dalam kondisi berisiko roboh dan membutuhkan penanganan segera. Temuan tersebut menjadi dasar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi jembatan dalam rencana pinjaman daerah tahun 2026.
Menurut Dedi, hasil pendataan terbaru menunjukkan persoalan jembatan tidak bisa lagi ditunda. Dari total 1.381 jembatan provinsi, puluhan di antaranya masuk kategori rawan ambruk apabila tidak segera diganti atau diperkuat konstruksinya.
“Dari 1.381 jembatan provinsi, ada yang harus diganti karena kalau tidak akan roboh akibat usia teknisnya,” ujar Dedi, Selasa (3/3/2026).
Data kebutuhan anggaran rehabilitasi dan penggantian jembatan sebelumnya disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar dengan nilai mencapai Rp395 miliar. Angka tersebut kemudian diverifikasi bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar untuk memastikan kondisi riil di lapangan.
Hasilnya, sebanyak 42 jembatan dinyatakan dalam kondisi kritis, sementara sisanya relatif aman dan dalam status mantap.
Dedi menilai, kondisi tersebut merupakan dampak dari minimnya pembangunan dan pemeliharaan jembatan dalam lima tahun terakhir. Ia menyebut, pada periode sebelumnya hampir tidak ada pembangunan jembatan baru, kecuali proyek Jembatan Sodongkopo Jaya Perkasa di Pangandaran yang sempat tertunda.
“Selama lima tahun tidak ada pembangunan jembatan. Yang ada hanya Jembatan Sodongkopo Jaya Perkasa, itu pun tertunda setahun dan baru dilanjutkan sekarang,” katanya.
Untuk mempercepat penanganan, Pemprov Jabar membuka opsi pinjaman daerah dengan nilai hingga Rp2 triliun. Skema pembiayaan tersebut akan dibahas bersama DPRD Jawa Barat, termasuk pengalokasian khusus untuk 42 jembatan prioritas.
Dedi menegaskan, fokus pada jembatan bukan tanpa alasan. Infrastruktur tersebut merupakan penghubung vital mobilitas warga, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi antarwilayah. Kerusakan atau ambruknya jembatan berpotensi memutus akses dan menghambat pertumbuhan daerah.
Sementara itu, Kepala BMPR Jabar Agung Wahyudi menyampaikan, dari total 1.318 jembatan yang tercatat di dinasnya, sebanyak 1.123 unit berada dalam kondisi mantap.
“Prinsip kami adalah jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap. Kami memastikan setiap ruas jalan provinsi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan dunia usaha,” ujar Agung.
Ia menambahkan, perencanaan yang terukur, pengawasan ketat, serta kolaborasi dengan mitra pelaksana menjadi kunci menjaga kualitas infrastruktur di Jawa Barat.
Dengan pemetaan kebutuhan anggaran yang kini tengah dimatangkan, rencana pinjaman daerah 2026 diproyeksikan menjadi instrumen utama untuk menuntaskan persoalan jembatan rawan roboh sekaligus memperkuat konektivitas wilayah di Jawa Barat. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
