GOSIPGARUT.ID — Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menanggapi kritik publik terkait penyelenggaraan Gebyar Pesona Budaya Garut (GPBG) 2026 di tengah masih adanya rumah tidak layak huni (rutilahu) di wilayah Kabupaten Garut.
Dalam keterangannya usai gladi resik acara, Jumat (24/4/2026), Putri menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjalankan program secara berimbang, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memberi ruang bagi sektor seni dan budaya.
“Penduduk Garut itu banyak profesi, salah satunya seniman. Pemerintah harus menyediakan ruang bagi mereka untuk berkreasi dan menampilkan diri,” ujar Putri.
Ia menjelaskan, GPBG 2026 merupakan agenda yang telah berlangsung selama sekitar 24 tahun dan baru kali ini mendapat dukungan dari kementerian. Menurutnya, hal ini menjadi pencapaian penting dalam pengembangan event daerah.
Putri juga memaparkan bahwa anggaran penyelenggaraan GPBG relatif kecil, yakni sekitar Rp200 juta. Sementara itu, pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran yang jauh lebih besar untuk program prioritas lain, seperti perbaikan rutilahu sebesar Rp4 miliar, pembangunan infrastruktur jalan hingga Rp103 miliar, serta pembiayaan BPJS kesehatan masyarakat yang mencapai ratusan miliar rupiah.
“Jadi program pemerintah itu proporsional. Ada untuk kesejahteraan masyarakat, ada juga untuk pengembangan seni dan budaya,” katanya.
Selain itu, ia menilai penyelenggaraan GPBG memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Tingkat hunian hotel di Garut dilaporkan meningkat, serta aktivitas ekonomi di sektor informal seperti kuliner ikut terdongkrak.
“Hotel-hotel penuh, orang datang ke Garut, warung-warung ramai. Artinya, banyak masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya,” ujar Putri.
Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan pemerintah daerah dirancang secara menyeluruh dan seimbang, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
