GOSIPGARUT.ID — Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyoroti serius keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayahnya. Ia menyebut hampir 90 persen PKBM belum terakreditasi dan sebagian bahkan diduga fiktif.
“Kalau SD yang tidak terakreditasi hanya sekitar 3 persen. Tapi untuk SMP dan PKBM angkanya sangat besar, hampir 70 persen. PKBM malah hampir 90 persen belum terakreditasi,” kata Syakur usai memberi pembinaan kepada pegawai Dinas Pendidikan dan koordinator wilayah (Korwil) pendidikan dari 42 kecamatan, Selasa (9/9/2025).
Syakur menilai persoalan itu bisa mengganggu tata kelola pendidikan di Garut jika tidak segera dibenahi. Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh program dan lembaga yang dianggap bermasalah.
“Kalau tidak dievaluasi, tata kelola kita akan semakin tidak proper,” tegasnya.
Korwil pendidikan tetap dipertahankan
Selain PKBM, Syakur juga menyinggung polemik soal keberadaan Korwil pendidikan. Belakangan, isu pembebasan tugas para Korwil ramai dibicarakan. Ia menegaskan struktur Korwil tidak akan dihapus, namun kepemimpinan dan mekanismenya akan dikaji ulang.
“Korwil tetap ada, tapi kepemimpinan dan masukan dari lapangan harus dievaluasi lebih jauh,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Syakur turut menyinggung soal fasilitas pendidikan yang terbengkalai. Menurutnya, masih banyak bangunan sekolah dan sarana lain yang tidak dimanfaatkan secara optimal.
“Ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kita semua,” kata dia.
Syakur menegaskan, mengejar ketertinggalan pendidikan di Garut tidak bisa hanya mengandalkan kepala daerah. “Semua harus bergerak bersama, termasuk teman-teman (jajaran Dinas Pendidikan),” tutupnya. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
