GOSIPGARUT.ID — Di hadapan panggung perayaan Hari Jadi Jawa Barat ke-81 yang serba meriah di Gedung Sate, Bandung, Gubernur Dedi Mulyadi justru melepas ‘bom’ reformasi birokrasi. Pada Rabu malam, 19 Agustus 2026, pria yang akrab disapa KDM itu mengumumkan manuver fiskal paling radikal dalam sejarah pemerintahan provinsi: memangkas separuh dinas tumpang-tindih dan meluluhlantakkan pos-pos komisaris serta direksi BUMD yang selama ini dituding sekadar jadi ajang bagi-bagi kursi.
Langkah “gunting lipat” ini diambil KDM untuk menyetop kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini habis menggemukkan struktur kelembagaan. Bagi mantan Bupati Purwakarta itu, rasionalisasi struktur adalah harga mati agar postur anggaran Jawa Barat tak lagi tersedot untuk belanja birokrasi, melainkan dialirkan langsung ke pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terbengkalai.
”Ada yang tetap, ada yang dua berubah menjadi satu, bisa jadi ada yang tiga berubah menjadi satu. Ini adalah jawaban terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien. Kalau jumlah jabatan sangat banyak, tetap akan mempengaruhi kekuatan fiskal,” tegas KDM di hadapan jajaran pejabat dan tamu undangan.
Holding Sanggabuana: Sapu Bersih Jabatan BUMD
Langkah pembersihan tak berhenti di koridor dinas. KDM secara terbuka menyasar kinerja BUMD Jawa Barat yang dinilai minim kontribusi namun boros struktur manajerial. Kebiasaan menumpuk posisi direktur dan komisaris non-efektif dipastikan tamat.
Seluruh BUMD di bawah payung Pemprov Jawa Barat akan dilebur ke dalam satu wadah tunggal: Holding BUMD Sanggabuana. Tak ada lagi karpet merah untuk lingkaran kekuasaan; seluruh jajaran pengelola holding akan diisi murni oleh kalangan profesional melalui lelang jabatan terbuka. BUMD dipaksa memberi deviden nyata bagi pendapatan daerah dan daya saing ekonomi, bukan lagi menjadi panti jompo politik.
Bongkar Evaluasi Formalis, Bidik Disparitas Wilayah
Di usianya yang menginjak 81 tahun, Jawa Barat dinilai KDM masih terperangkap dalam distorsi pembangunan. Narasi angka investasi tertinggi nasional dianggap semu jika tidak menetes ke pelosok daerah. Evaluasi anggaran kini diubah total: dari yang semula formalitas administratif menjadi evaluasi teknis yang langsung membongkar simpul masalah warga.
Di sektor pendidikan, Pemprov mengejar ketertinggalan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan penuntasan wajib belajar 9 tahun dengan mengagendakan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), beasiswa massal, hingga penataan pendidikan non-formal (Paket A, B, dan C). Sementara di bidang kesehatan, KDM menggaransi layanan medis gratis dan setara dari tingkat puskesmas desa hingga rumah sakit rujukan utama provinsi.
KDM juga menyentil cara pandang pemerintah terhadap disparitas ekonomi antara kawasan industri seperti Bekasi dengan wilayah agraris seperti Majalengka, Kuningan, dan Indramayu. Menurutnya, tingkat kesejahteraan warga pesisir dan agraris yang ditopang hasil bumi tidak bisa diukur mentah-mentah menggunakan kacamata upah minimum kawasan pabrik.
”Di usia 81 tahun Jawa Barat ini, izinkan saya melakukan perubahan-perubahan mendasar untuk membangun profesionalisme dan postur pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat, efisien, dan menyelesaikan problematika warga secara terbuka,” tutur KDM.
Peringatan Hari Jadi Jabar ke-81 yang diawali rapat paripurna DPRD di bawah Ketua DPRD Buky Wibawa Karya Guna dan ditutup penampilan Rizky Febian itu menjadi penanda dimulainya era pembongkaran birokrasi di Tanah Pasundan. (Yan AS)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
