GOSIPGARUT.ID — Pemkab Garut memilih bergerak agresif membendung laju kemerosotan produktivitas pertanian. Bupati Abdusy Syakur Amin memboyong rombongannya menyatroni kantor Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026. Lobi tingkat tinggi ini membidik dua target vital: suntikan anggaran perbaikan irigasi yang mangkrak dan legalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Langkah diplomasi ini mengejar waktu. Di lapangan, alih fungsi lahan yang masif dan krisis air akibat kerusakan saluran pengairan mengancam status Garut sebagai penyokong pangan Jawa Barat. Tanpa kepastian pasokan air dan proteksi hukum atas tanah produktif, peta jalan swasembada pangan yang digaungkan pemerintah pusat terancam rapuh di tingkat daerah.
Syakur menegaskan perbaikan fasilitas irigasi bukan lagi pilihan sekunder, melainkan urat nadi yang menentukan nasib ratusan ribu petani. Pasokan air yang tersendat di masa tanam terbukti berulang kali memangkas hasil panen secara signifikan.
“Tadi kita berbincang-bincang terkait upaya menjamin supaya produktivitas petani Garut tetap terjaga. Salah satunya dengan memperbaiki sarana irigasi primer, sekunder, dan tersier yang menjamin ketersediaan air pada waktunya,” kata Syakur.
Strategi yang diusung Pemkab Garut berfokus pada revitalisasi total. Tak cuma menyasar saluran primer di bawah wewenang pusat, Pemkab mendesak Kementan turun tangan meremajakan saluran tersier yang langsung mengalir ke sawah-sawah rakyat. Bersamaan dengan itu, penetapan zonasi LP2B dipatok sebagai benteng hukum untuk mengunci lahan subur agar tak tergerus ekspansi properti dan industri.
Kementan menyambut sinyal darurat dari daerah tersebut. Sekretaris Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Dhani Gartina, mengakui integrasi program pusat dan daerah menjadi kunci agar target produksi tak sekadar berhenti di atas kertas. Kementan memberi sinyal hijau untuk menyelaraskan alokasi bantuan infrastruktur dengan peta krisis irigasi yang disodorkan Garut.
Menurut Dhani, penyelamatan sektor pertanian Garut berdampak langsung pada stabilitas pasokan pangan nasional. Kedudukan Garut sebagai lumbung beras tak boleh dibiarkan lumpuh akibat keterbatasan infrastruktur dasar.
“Sehingga Kabupaten Garut menjadi penyumbang swasembada pangan di Jawa Barat khususnya dan umumnya di Indonesia,” ujar Dhani.
Lobi politik anggaran di Jakarta ini menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Syakur. Kesepakatan di meja perundingan kini menunggu pembuktian di lapangan: apakah kucuran dana irigasi dan regulasi LP2B benar-benar mampu merealisasikan perlindungan nyata bagi petani Garut, atau sekadar menjadi agenda rutin birokrasi. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
