Mundurnya kontestan Tasik-Ciamis membongkar ketiadaan regulasi tertulis. Asprov PSSI Jawa Barat mengobral diskresi, Askab Garut membalasnya dengan syarat ketat pemerataan wilayah.
GOSIPGARUT.ID — Mundurnya sebuah klub dari kompetisi biasanya hanya menyisakan deretan angka di tabel klasemen. Namun di Jawa Barat, hengkangnya satu peserta asal gabungan Tasikmalaya-Ciamis justru menyingkap celah krusial dalam tata kelola sepak bola daerah: ketiadaan regulasi baku dan dominasi hak prerogatif penguasa asosiasi.
Alih-alih melimpahkan jatah kosong secara matematis kepada tim berstatus runner-up, Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Barat memilih jalur diskresi. Mereka menyodorkan slot tersebut secara langsung kepada Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Garut. Skema penunjukan langsung ini memantik sorotan lantaran dilakukan di luar koridor statuta tertulis.
Ketua Askab PSSI Kabupaten Garut, Amar Komarudin, tak menampik bahwa penunjukan wilayahnya berjalan tanpa pegangan hukum kompetisi yang mengikat. Menurut dia, aturan PSSI sejauh ini mengidap kekosongan hukum terkait penanganan klub yang mengundurkan diri.
“Regulasinya tidak ada yang mengatur mewakili dua tim. Ketika ada satu tim yang mundur, dari Asprov kemudian menghubungi kami dan menawarkan apakah Garut bersedia mewakili satu tim,” kata Amar saat ditemui, menggambarkan cairnya proses tawaran tersebut.
Mendapat ‘durian runtuh’ dari provinsi, Askab Garut langsung menggelar konsolidasi internal. Namun Amar menegaskan, posisi Askab sebatas penerima penawaran dan penyusun formula teknis. Ketukan palu legalitas tetap berada di tangan pengurus provinsi.
“Ini hak prerogatif. Ketika tidak ada regulasi yang mengatur secara detail, maka penunjukan menjadi kewenangan ketua atau Asprov,” tutur Amar.
Pola penyelesaian instan ini bukan hal baru dalam rekam jejak sepak bola Garut. Amar mengakui, timnya pernah mengecap panggung kompetisi bukan hasil bertarung dari babak kualifikasi, melainkan berkat kebijakan ‘karpet merah’ atas status tuan rumah. Pengalaman masa lalu itu mempertegas pola berulang: saat regulasi bungkam, diskresi pejabat PSSI yang berbicara.
Sadar penunjukan ini rawan dituding sebagai bentuk ‘pilih kasih’ atau komoditas politik lokal, Askab Garut mengambil siasat pembagian kue kesempatan. Slot hibah tersebut diserahkan khusus kepada perwakilan Garut Selatan—wilayah yang selama ini kerap terpinggirkan dari panggung sepak bola utama yang didominasi klub-klub pusat kota.
“Kita berpikirnya supaya ada pemerataan. Di kota ada wakil, di selatan juga ada wakil. Jadi bukan mewakili satu klub, tetapi satu wilayah,” ujar Amar melandasi diplomasinya.
Namun, jatah ini tak diberikan cuma-cuma. Askab menerapkan syarat rigid yang tak bisa ditawar: seluruh amunisi pemain yang didaftarkan wajib beridentitas dan berasal dari wilayah Garut Selatan. Langkah ini diambil untuk membendung potensi ‘penumpang gelap’ dari luar daerah sekaligus membentengi Askab dari tuduhan transaksional.
“Dengan satu syarat, pemainnya harus orang selatan. Jadi kita berpikir bagaimana pemerataan tim, bukan karena ada kepentingan tertentu,” tegasnya.
Di balik narasi pemerataan wilayah yang diusung Askab Garut, kenyataan ini menegaskan rapuhnya fondasi kompetisi sepak bola akar rumput. Selama regulasi resmi tidak mematok aturan main yang presisi, nasib klub dan jatah kompetisi akan terus bergantung pada kompromi di balik meja dan kebijakan subjektif pemangku kekuasaan.
“Tidak ada regulasi yang menetapkan bahwa runner-up itu otomatis menggantikan. Penunjukan ini merupakan kebijakan dari provinsi,” kata Amar mengunci pembicaraan. (Yuyus)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
