GOSIPGARUT.ID — Bupati Garut Abdusy Syakur Amin memperingatkan pemerintah daerah agar tidak sembarang membelanjakan anggaran di tengah tekanan fiskal. APBD akan dipusatkan untuk kebutuhan dasar masyarakat dan sektor yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi daerah.
Penegasan itu disampaikan Syakur dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut di Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis, 13 Agustus 2026. Rapat tersebut sekaligus menjadi agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS TA 2025-2026 dan KUA-PPAS TA 2027.
Syakur mengatakan penyusunan dan penyesuaian kebijakan anggaran tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal daerah. Pendapatan dan belanja harus dihitung ulang dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat.
“Kita menyadari bahwa pelaksanaan APBD TA 2026 berlangsung dalam kondisi yang dinamis,” ujar Syakur.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan program yang layak dibiayai. Tantangan fiskal diperkirakan tidak berhenti pada tahun anggaran berjalan.
“Sementara itu, dalam proyeksi kondisi fiskal yang penuh tantangan di tahun-tahun mendatang, kita perlu semakin selektif dalam menentukan program dan kegiatan prioritas,” kata Syakur.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa ruang belanja Pemerintah Kabupaten Garut tidak bisa digunakan tanpa perhitungan. Program yang dibiayai APBD harus memiliki dampak yang terukur dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Prioritas pertama adalah layanan dasar. Pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran untuk memperluas dan memeratakan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
Di sisi lain, belanja daerah akan digunakan untuk memperkuat sektor produktif. Pertanian dan peternakan masuk dalam sektor yang menjadi perhatian. Begitu pula pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri potensial yang dinilai dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Arah tersebut menunjukkan upaya pemerintah menggabungkan dua kebutuhan: menjaga pelayanan publik sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi daerah. Dalam situasi fiskal terbatas, anggaran dituntut tidak hanya habis terserap, tetapi menghasilkan manfaat.
Kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD. Dokumen tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan serta batas anggaran bagi program dan kegiatan.
Syakur mengapresiasi DPRD Garut yang terlibat dalam pembahasan kebijakan anggaran. Ia menyebut masukan dan koreksi dari pimpinan serta anggota DPRD menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan.
“Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Garut atas sinergi, masukan, serta koreksi selama proses pembahasan penyesuaian kebijakan anggaran,” ujar Syakur.
Kini tantangan berikutnya adalah menerjemahkan kesepakatan tersebut ke dalam APBD. Dengan kemampuan fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dituntut membuktikan bahwa prioritas anggaran bukan sekadar daftar program, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan warga Garut. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
