Fenomena Pemimpin Ad Hominem di Media Sosial Adalah Ciri Kedaulatan Rakyat yang Terabaikan

Oleh: Lidjin Aulia

SAAT ini kekuatan penggunaan media sosial tidak dipungkiri semakin besar, bahkan muncul istilah “no viral, no justice” sebesar itu pengaruhnya hingga dapat merebut sebuat keadilan yang mulai diragukan keberadaannya.

Rakyat melihat seolah-olah media sosial menjadi jalan keluar dari bentuk kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Netizen menjadi hakim oplosan dalam mendorong munculnya secercah keadilan. Media Sosial juga menjadi ajang kritik bagi segala isu ketimpangan sosial.

Ketika rakyat sulit untuk bersuara, ruang-ruang diskusi publik semakin dibatasi, ancaman intimidasi yang kian nyata membuat situasi semakin gerah.

Dengan terbatasnya ruang diskusi, rakyat hanya bisa mengkritik kebijakan melalui media sosial, itu terjadi agar suaranya di dengar, agar kondisinya tergambarkan pada para pemimpin atau pejabat yang “mungkin” belum paham betul kondisi yang sesungguhnya.

Rakyat hanya ingin memberi tahu bagaimana situasi atas dampak kebijakan yang diberlakukan, bagaimana efek yang dihasilkan dan apa untung serta ruginya. Rakyat hanya ingin turut serta dalam memberikan pandangan dengan segala keterbatasan yang dimilikinya dan diharapkan menjadi pertimbangan bagi para pemimpin untuk mengkaji, mengevaluasi, dan mengoptimalkan kebijakan yang diberlakukan agar berjalan jauh lebih baik.

Bukankan itu yang dimaksudkan bahwa setiap orang bebas berpendapat? Dan pendapat itu sebagai bentuk partisipasi dalam proses pembangunan negara?

Reaksi dari segala kritik itu ternyata masih jauh dari harapan. Alih-alih membuka ruang-ruang diskusi dan beradu gagasan, yang terjadi saat ini justru cara-cara ad hominem yang dilakukan.

Ad hominem adalah bentuk sesat pikir yang menyerang karakter atau pribadi seseorang yang menyampaikan argumen, bukan beradu pandangan tentang argumen itu sendiri. Pemimpin yang dikritik justru merasa terganggu kemudian menguliti pribadi individu dan melakukan penyerangan personal serta terjadi pembullyan serius pada pengkritik.

Seorang pemimpin perlu lebih banyak mendengar rakyatnya, membuka telinganya lebar-lebar, berfikir jernih serta berhati-hati dalam setiap tindakan untuk dapat meminimalisir resiko yang terjadi. Memang semua keputusan tidak akan memuaskan semua pihak, tapi dampak kebijakan ini perlu dibuktikan dengan data yang terukur sehingga menjawab segala kritik bukan dengan cara menyerang individu.

“Pengakuan membuat hidup lebih mudah”, mengakui kelemahan kemudian memperbaiki kelemahan itu sehingga menjadi lebih baik, rasanya sulit ditemukan. Ego pemimpin yang dikritik lebih tinggi untuk merasa selalu benar, tidak ingin didebat dan menjadi ahli dalam segala bidang sering dipertontonkan.

Kita semua tahu bahwa kemenangan ego tak pernah menjadi kemenangan sejati. Rakyat berhadapan dengan pemimpin yang tak paham sebuah gagasan dan bagaimana mengelola kritik menjadi bermanfaat.

Pemimpin yang anti kritik, berarti pemimpin yang mengkhianati kedaulatan rakyatnya.“Vox populi, Vox de” suara rakyat adalah suara tuhan, artinya aspirasi atau pendapat rakyat harus dianggap sebagai sesuatu yang penting, bermakna dan harus menjadi perhatian. Memberikan kritik atas sebuah kebijakan merupakan bentuk penguatan kedaulatan rakyat yang melahirkan sistem demokrasi negara.

Dengan kekuatan media sosial, sudah semestinya rakyat tidak lagi mengagung-agungkan sosok pemimpin tertentu. Rakyat perlu berdaulat untuk menghadapi pemimpin yang bekerja sekehendak hatinya terlebih jika kepemimpinan tersebut tidak memiliki batasan, semua yang tidak sejalan dengan pemimpin akan menjadi salah.

Rakyat harus bisa berpikir jernih atas segala konsekuensi dari hasil pilihannya sendiri, kebijakan yang dianggap baik perlu diapresiasi dan jika ada kebijakan yang merugikan maka kritik perlu disampaikan.

Pemimpin yang baik adalah yang dapat meresapi arti “Kedaulatan Rakyat”, di mana rakyat diposisikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jika rakyat tidak berkehendak atas keputusan pemimpinnya, maka rakyat dapat melakukan caranya sendiri untuk menunjukkan kedaulatannya.

Rakyat memiliki hak untuk mengkritik sebagai bentuk partisipasi aktif dalam negara demokrasi dan respon yang diharapkan kepada seorang pemimpin adalah menjadikan kritik rakyatnya sebagai amunisi untuk bekerja lebih baik sesuai dengan sumpah jabatan yang akan selalu ditagih di dunia maupun di akhirat kelak. ***

(Penulis adalah pegiat pemberdayaan masyarakat)