GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas dalam mendorong transparansi keuangan publik. Melalui surat edaran resmi, Pemprov Jabar mewajibkan seluruh jajaran pemerintahan—dari tingkat provinsi hingga desa—untuk mempublikasikan anggaran belanja dan capaian kinerja secara terbuka melalui media sosial.
Kebijakan tersebut ditujukan kepada bupati dan wali kota, camat, kepala desa, hingga lurah di seluruh wilayah Jawa Barat. Seluruh informasi anggaran, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, sampai desa, diminta diumumkan secara rutin melalui platform digital seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan kanal media sosial lainnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, keterbukaan anggaran bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral pemerintah kepada publik.
“Anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan wajib diumumkan melalui jaringan media sosial agar diketahui publik secara terbuka,” ujar Dedi dalam video yang diunggah di akun media sosialnya.
Tak hanya soal angka belanja, pemerintah daerah juga diwajibkan melaporkan capaian kinerja serta pekerjaan yang telah dilakukan setiap bulan. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai langsung sejauh mana anggaran yang digelontorkan benar-benar berdampak pada kehidupan mereka.
Dedi menekankan bahwa seluruh dana yang dikelola pemerintah berasal dari pajak rakyat tanpa terkecuali. Mulai dari warga biasa, buruh, pekerja, karyawan swasta, aparatur sipil negara, TNI-Polri, hingga pelaku usaha kecil dan besar, semuanya berkontribusi pada kas negara.
“Uang yang kita kelola adalah uang rakyat. Karena itu, tidak ada pilihan lain selain transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas agar pembangunan berjalan adil,” tegasnya.
Pemanfaatan media sosial dinilai menjadi cara paling efektif untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Selain menyampaikan kebijakan secara langsung, kanal digital juga membuka ruang komunikasi dua arah, sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.
Pemprov Jabar meyakini, keterbukaan anggaran dan kinerja melalui media sosial akan menjadi pintu masuk menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
