GOSIPGARUT.ID — Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98) mendukung langkah Jaksa Agung, ST Burhanuddin, yang memerintahkan Kejaksaan untuk menunda pemeriksaan dugaan korupsi yang melibatkan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) selama tahapan pemilu atau sampai selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan.
“Hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Koordinator Siaga 98, Hasanuddin melalui siaran pernya yang diterima GOSIPGARUT.ID, Senin (21/8/2023).
Siaga 98 melihat bahwa keputusan Jaksa Agung itu sebagai bentuk menghormati prosedur demokratis terkait pergantian kekuasaan secara berkala dan mengeliminasi tudingan instrumen hukum digunakan sebagai sarana politik dalam pemilu presiden-wakil presiden 2024.
“Siaga 98 juga berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengikuti langkah Kejaksaan Agung tersebut,” kata Hasanuddin.
Ia menambahkan, yang dimaksud langkah Kejaksaan Agung itu adalah menunda penyelidikan dan penyidikan terkait apabila ada dugaan tindak pidana korupsi calon presiden-wakil presiden, menunda sampai pemilihan selesai. Namun, menunda tidak berarti menghentikan proses penegakkan hukum.
Penundaan itu dilakukan, kata Hasanuddin, apabila bakal capres/cawapres sudah resmi terdaftar sebagai calon presiden-wakil presiden. Dalam hal KPK telah melakukan penyelidikan suatu peristiwa terkait dugaan pidana korupsi, maka kesimpulan hasilnya apakah ditingkatkan ke penyidikan atau sebaliknya dihentikan, sebaiknya dilakukan sebelum masa pendaftaran capres-cawapres 2024.
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
