GOSIPGARUT.ID — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di Kabupaten Garut dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menyiapkan generasi yang lebih sehat di masa depan. Namun, di tengah besarnya harapan terhadap program nasional tersebut, Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan agar pelaksanaannya tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Desakan itu muncul menyusul penangkapan tiga orang petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) oleh aparat penegak hukum. Menurut GIPS, peristiwa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi seluruh daerah yang menjalankan program pemenuhan gizi, termasuk Kabupaten Garut yang saat ini menjadi salah satu daerah pelaksana Program MBG.
Ketua GIPS Ade Sudrajat mengatakan, kasus yang terjadi di tingkat pusat seharusnya tidak mengurangi optimisme terhadap tujuan mulia Program MBG. Sebaliknya, peristiwa itu harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Program MBG merupakan investasi besar negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pengawasannya harus kuat agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” kata Ade, Kamis (4/6/2026).
Menurut dia, Program MBG memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Karena itu, tata kelola pelaksanaannya harus dijalankan secara profesional mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga pelaporan penggunaan anggaran.
Sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil, GIPS berencana mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Garut. Dalam audiensi tersebut, GIPS ingin memperoleh penjelasan mengenai fungsi, mekanisme kerja, serta capaian Tim Pengawasan Terpadu yang selama ini mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ade menilai keterbukaan informasi menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci pola pengawasan yang telah dilakukan.
“Kami ingin mengetahui bagaimana struktur pengawasannya, seberapa sering monitoring dilakukan, apa saja temuan yang pernah diperoleh, serta langkah perbaikan yang sudah ditempuh. Transparansi menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” ujarnya.
Di sisi lain, GIPS menilai Program MBG memiliki nilai strategis karena tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga menyangkut upaya menekan angka stunting, meningkatkan kesehatan anak, serta mendukung kualitas pendidikan.
Sekretaris GIPS Abdulloh Hasyim, menegaskan seluruh pengelola SPPG wajib mematuhi standar kesehatan, sanitasi, keamanan pangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Program pemenuhan gizi merupakan instrumen negara untuk menjamin hak masyarakat memperoleh pangan yang aman, sehat, dan bergizi. Oleh karena itu, seluruh proses pelaksanaannya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” katanya.
Abdulloh menambahkan, pengawasan tidak hanya perlu dilakukan terhadap kualitas makanan yang disajikan, tetapi juga terhadap aspek lain seperti pengelolaan limbah dapur, penggunaan energi, serta dampak lingkungan dari operasional SPPG.
Menurut dia, tata kelola yang baik akan menjadi kunci keberhasilan Program MBG dalam jangka panjang. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat harus memastikan program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.
GIPS juga mendorong Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, BPOM, Inspektorat Daerah, serta aparat penegak hukum untuk memperkuat koordinasi melalui inspeksi lapangan, audit kepatuhan, dan evaluasi berkala terhadap seluruh unit SPPG di Garut.
Bagi GIPS, penguatan pengawasan bukan semata-mata untuk mencegah potensi penyimpangan, melainkan untuk memastikan Program MBG benar-benar menjadi instrumen pembangunan sumber daya manusia yang efektif.
“Program ini menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan, setiap kegiatan, dan setiap anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Ade. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
