GOSIPGARUT.ID — Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Dedi Kurniawan, meminta Bupati Rudy Gunawan untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) antimafia data pokok peserta didik (dapodik). Sebab, jika tidak segera diamputasi, urusan dapodik ini akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan, antara lain rusaknya indek pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Garut.
“Selain itu, juga akan terjadi rusaknya mentalitas penyelenggara pendidikan, baik negeri maupun swasta di semua jenjang. Termasuk dampak hukum yang ditimbulkan dari praktik kotor tersebut, sebab aparat penegak hukum (APH) juga tidak akan tinggal diam,” ujar dia, Selasa (14/12/2021).
Tim satgas antimafia dapodik yang dimaksud Dedi itu, adalah gabungan yang terdiri dari Disdik, inspektorat, DPRD, Dewan Pendidikan, Kemenag dan KCD Pendidikan Wilayah XI. Sebab praktik mark up siswa diduga terjadi secara masif bukan hanya di sekolah negeri melainkan di sekolah swasta juga marak terjadi, mulai dari jenjang PAUD hingga SLTA.
“Tim satgas antimafia dapodik ini bekerja dengan dua cara yaitu terbuka dan tertutup. Yaitu melakukan pengumpulan dokumen, wawancara kepala sekolah, guru, komite, orang tua siswa dan siswa itu sendiri untuk mencari data pembanding,” papar Ketua Parmusi Kabupaten Garut itu.
Lucunya yang terjadi di Garut, ungkap Dedi, ketika pihaknya membeberkan sebuah fakta yang terkait dapodik, bukannya terbuka terhadap masukan dari masyarakat, seorang pejabat Disdik malah mengatakan “Semoga bukan gonggongan dan silahkan buktikan di pengadilan”.
“Dengan adanya pernyataan tersebut, saya berkesimpulan bahwa tidak ada upaya penertiban dan pengawasan terhadap dugaan kejahatan di dunia pendidikan, melainkan inginnya diselesaikan secara jalan pintas lewat pengadilan saja,” ujar dia.
Pejabat dimaksud, tambah Dedi, kesannya tidak mau menerima masukan dari masyarakat, malah mengatakan “gonggongan” itu sebagai bentuk merendahkan kepada yang bicara, juga mengganggap spele permasalahan.
“Ini salah satu sebab kenapa pendidikan Garut tidak pernah beres, sebab mentalitas pejabat Disdiknya juga seperti itu. Kalau masyarakat tahu siapa yang bicara seperti itu, ngeri deh sebab termasuk pejabat Disdik selevel eselon III,” jelasnya.
Dikatakan Dedi, jika Bupati Rudy Gunawan serius ingin menata IPM Garut, salah satu komponen yang harus diperbaiki yaitu masalah dapodik. Namun jika Itu tetap dibiarkan, ia menjamin IPM Garut tidak akan pernah ada perbaikan.
“Termasuk pengangkatan Kadisdik baru, harus betul betul cermat. Menentukan kandidat Kadisdik itu yang visioner punya komitmen, dan mempunyai keberanian untuk melakukan inovasi di dunia pendidikan,” katanya.
Dedi meminta Kadisdik jangan sampai terjebak oleh rutinitas kegiatan administrasi apalagi malah sibuk ngurusin konflik pribadi, melainkan harus yang betul punya integritas dan komitmen yang jelas, tegas, dan cerdas. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
