GOSIPGARUT.ID — Lembaga Kajian Tim Komite Nasional (LKTKN) DPC Garut mempersoalkan penyelenggaraan seleksi untuk tiga kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Garut.
Ketua DPC LKTKN Garut, Andri Ramdhani, mengatakan berdasarkan hasil kajian LKTKN tentang JPT Pratama jika owner dan panitia mengunakan hasil nilai kumulatif, maka yang akan terpilih adalah jumlah kumulatif nilai tertinggi dari rangkaian seleksi job test.
“Atas dasar itu maka hasil tes tertinggilah yang harus diambil untuk dijadikan pilihan owner menjadi jabatan eselon 2 sesuai hasil yang transparan dan akuntabel. Tetapi kalau owner tidak mengambil dari hasil rangkaian tes JPT Pratama ini, buat apa diadakan test? Sudah saja pilih langsung sesuai hak prerogatif owner untuk diajukan ke provinsi menjadi eselon 2,” kata dia di sekretariat LKTKN, Jalan Pembangunan, Tarogong Kidul, Selasa (27/10/2020).
Menurut Andri, kesimpulannya kalau owner tidak mengambil hasil kumulatif dari rangkaian test Kepala SKPD ini, akan menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat, buat apa diadakan test kalau ujungnya tetap memilih calon dengan like and dislike terhadap peserta tes.
“Dan itu akan membuat citra panitia dan owner jelek di mata masyarakat dalam menentukan hasil test JPT Pratama dengan asumsi penghaburan anggaran, memakan waktu lama, mosi tidak percaya, dan lainnya” ujar Andri yang lama tinggal di negara Sakura, Jepang tersebut.
Oleh karena itu, ia berharap
hasil test JPT Pratama ini transparan dan akuntable untuk dijadikan bahan pemilihan calon pejabat eselon 2.
“Dalam hal ini saya tidak ada kepetingan siapa pun yang jadi kepala SKPD itu yang terbaik buat Pemerintah Daerah dan masyarakat Garut. Hanya saja saya ingin membuktikan rumor tentang job test itu hanya akal-akalan atah bukan? Karena saya sangat mengharapakan Garut itu lebih bagus dalam menempatkan pejabat sesuai dengan keahliannya yaitu the righ man on righ job and the righ man on the righ pleas (menempatkan seseorang harus sesuai dengan ke ahlianya),” ujar Andri.
Menurut dia, dalam kamus ekonomi dan dalam agama pun sudah tertera ketika salah menempatkan orang yang tidak sesuai dengan keahliannya tunggu kehancurannya. “Semoga panitia dan owner tidak salah menempatkan pejabat di dalam jabatannya untuk Garut tercinta ini,” kata Andri.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Garut menyelenggarakan seleksi untuk kepala SKPD, di antaranya untuk KBPP, Bappeda, dan Disnaker. (Papap)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
