GOSIPGARUT.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Garut melalui inisiatif bertajuk “Jaga Dapur”. Program tersebut difokuskan pada pengawasan kualitas makanan, minuman, hingga standar kebersihan tempat pengolahan guna mencegah potensi penyimpangan dan kasus keracunan makanan.
Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Ayu Agung, dalam Rapat Koordinasi Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kabupaten Garut Tahun 2026 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Rabu (13/5/2026).
Menurut Ayu, program MBG memiliki peran penting dalam mendukung kualitas generasi muda sebagai bonus demografi bangsa di masa mendatang. Karena itu, pengawasan terhadap kualitas makanan dinilai tidak boleh diabaikan.
“MBG ini tujuannya untuk anak-anak generasi muda kita. Generasi muda ini sebenarnya bonus demografi yang kita harapkan untuk kelanjutan negara kita ke depannya,” ujar Ayu.
Ia menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti secara serius apabila ditemukan makanan tidak layak konsumsi hingga menyebabkan keracunan seperti yang sempat terjadi di sejumlah daerah lain.
“Nah, ini kalau seandainya ditemukan makanan-makanan yang memang tidak layak dimakan sampai akhirnya bahkan menimbulkan keracunan, langsung laporkan kepada kami. Dan ini juga akan secara real-time dilaporkan sampai ke Kejaksaan Agung,” katanya.
Sementara itu, Polres Garut juga menyiapkan langkah pengawasan dengan membuka ruang pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG di lapangan. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kabag SDM) Polres Garut, Eka Anggriana, mengatakan optimalisasi call center menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai standar.
Menurut Eka, keterbukaan akses pengaduan diperlukan agar masyarakat dapat segera melaporkan apabila ditemukan persoalan dalam distribusi maupun kualitas makanan program MBG.
Di sisi lain, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut melalui penguatan koordinasi lintas sektoral.
Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk menyamakan arah kebijakan sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan di lapangan.
“Karena ini merupakan kegiatan yang lintas sektoral, rasanya kita menganggap perlu untuk melakukan pertemuan sehingga kita punya semacam kesatuan arah terkait berbagai macam tantangan yang biasa dihadapi di lapangan,” ujar Syakur.
Ia berharap seluruh kendala teknis dalam pelaksanaan program dapat dibahas dan diselesaikan bersama secara bertahap sehingga program MBG maupun KDKMP dapat berjalan optimal di Kabupaten Garut.
“Kita bicarakan bersama sehingga tahap demi tahap permasalahan yang ada itu bisa kita selesaikan dan program pemerintah itu bisa terlaksana dan sukses di Kabupaten Garut,” tutupnya. ***



.png)






















