GOSIPGARUT.ID — Sebanyak 206 santri dari 24 pondok pesantren di Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendapatkan beasiswa dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Bantuan tersebut diberikan kepada santri yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan selama menempuh pendidikan di pesantren.
Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama Kabupaten Garut KH Badrul Munir Gozali mengatakan, setiap santri penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp2,75 juta per triwulan.
Bantuan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan santri, antara lain biaya makan, pembelian seragam, hingga kitab yang digunakan dalam proses pembelajaran.
“Kami dari Kementerian Agama Kabupaten Garut mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan Bapak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melalui bantuan beasiswa tersebut. Tentu beasiswa itu sangat bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan santri seperti biaya makan, seragam dan pembelian kitab,” kata Badrul Munir, Senin (10/8/2026).
Menurut dia, program beasiswa tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap santri dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengenyam pendidikan di pondok pesantren.
Secara keseluruhan, beasiswa santri dari Gubernur Jawa Barat tercatat diberikan kepada 1.500 penerima. Dari jumlah tersebut, sebanyak 206 santri di Kabupaten Garut mendapatkan bantuan melalui 24 pondok pesantren.
Badrul mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi kendala biaya yang selama ini dihadapi sebagian orangtua ketika ingin menyekolahkan anaknya di pesantren.
“Selama ini banyak orangtua terkendala biaya ketika ingin memondokkan santrinya di pondok pesantren. Dengan adanya beasiswa dari Bapak Gubernur, santri dari keluarga kurang mampu tetap bisa menimba ilmu di pondok pesantren karena pemenuhan kebutuhannya sudah dijamin pemerintah dan bantuan langsung diterima oleh santri yang membutuhkan,” ujarnya.
Ada 1.683 pondok pesantren di Garut
Berdasarkan data Seksi PD Pontren Kemenag Kabupaten Garut, saat ini terdapat 1.683 pondok pesantren di wilayah tersebut.
Selain itu, terdapat sekitar 2.300 Madrasah Diniyah, 900 Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ), serta 32 Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS).
Badrul menilai, keberadaan pondok pesantren memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Menurut dia, banyak lulusan pesantren yang kemudian berkiprah di berbagai bidang, baik di dalam maupun luar negeri.
“Pondok pesantren di Kabupaten Garut salah satu lembaga pendidikan penyumbang SDM unggul. Hal itu terbukti banyak pemimpin lahir dari lulusan pondok pesantren. Lulusan terbaiknya bukan hanya berkiprah di dalam negeri, tapi bisa meraih prestasi hingga luar negeri,” katanya.
Ia mencontohkan Pondok Pesantren Darul Arqam yang pernah meraih penghargaan dalam ajang Pesantren Award tingkat nasional ketika mewakili Kabupaten Garut.
Kemenag minta orangtua tidak khawatir
Badrul juga mengajak orangtua tidak ragu menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Menurut dia, pesantren tidak hanya memberikan pendidikan agama, tetapi juga pendidikan umum.
Dalam kegiatan halaqah yang diikuti sekitar 50 perwakilan pondok pesantren beberapa waktu lalu, pihak Kemenag Garut juga menyampaikan pentingnya menciptakan lingkungan pesantren yang aman bagi para santri.
“Kami menekankan agar para orangtua berlomba memasukkan anaknya ke pesantren karena pesantren memiliki keunggulan. Selain menimba ilmu agama, santri juga menimba ilmu umum. Pesantren tempat yang aman untuk pendidikan untuk meraih keberkahan di dunia dan akhirat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pondok pesantren di Garut memiliki beberapa karakteristik, mulai dari salafi atau tradisional, khalafi yang memadukan sistem tradisional dan modern, hingga pesantren modern.
Bagi santri yang belajar di pesantren salafi, tersedia jalur pendidikan kesetaraan melalui PKPPS. Program tersebut mencakup jenjang Ula yang setara dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Wustha setara Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Ulya setara Madrasah Aliyah (MA).
Dengan jalur tersebut, lulusan pesantren salafi tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kemenag tegaskan tidak toleransi kekerasan di pesantren
Di sisi lain, Badrul mengakui masih terdapat kasus pelanggaran yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, termasuk perundungan dan kekerasan seksual.
Kemenag Garut, kata dia, tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran serius yang terbukti dilakukan oleh lembaga atau pengelola pesantren.
“Kami tidak menutup mata, ada kasus yang muncul dari pondok pesantren seperti perundungan, kekerasan seksual dan penyimpangan seksual. Sesuai instruksi Bapak Menteri Agama, kami tidak memberikan toleransi. Langsung mencabut izin operasional pondok pesantren yang jelas melanggar,” tegasnya.
Menurut Badrul, keterbatasan waktu dan operasional membuat pengawasan terhadap seluruh pondok pesantren di Garut tidak dapat dilakukan setiap saat. Karena itu, Kemenag memanfaatkan berbagai forum pertemuan dengan pengelola pesantren untuk memberikan arahan dan penguatan.
“Arahan kami adalah pondok pesantren harus dekat dan diterima masyarakat, harus menjalin komunikasi yang baik antara pimpinan, pengurus dan orangtua,” ujarnya.
Ia berharap pengelola pesantren terus memperkuat komunikasi dengan orangtua serta masyarakat agar proses pendidikan berjalan dengan baik dan lingkungan pesantren tetap aman bagi para santri. (Ai Karnengsih)



.png)


























