GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan sepakat mempercepat modernisasi transportasi berbasis rel. Melalui nota kesepahaman (MoU) yang diteken di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Jumat (10/10/2025), kedua pihak berkomitmen mengoptimalkan layanan kereta api dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Dalam MoU tersebut, sejumlah agenda strategis disepakati. Mulai dari reaktivasi jalur Cipatat–Padalarang, elektrifikasi lintasan Padalarang–Cicalengka, hingga penguatan konektivitas menuju BIJB Kertajati.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut, proyek elektrifikasi rute Padalarang–Cicalengka sepanjang 42 kilometer menjadi prioritas utama. Ia menegaskan, skema pendanaan proyek ini tidak hanya akan bergantung pada APBN, tetapi juga membuka peluang kerja sama dengan BUMN dan pihak swasta.
“Kita dorong sinergi lintas sektor. Selain elektrifikasi, kami juga menyiapkan reaktivasi jalur Sukabumi–Cianjur–Cipatat hingga Padalarang. BUMN dan BUMD akan kita libatkan secara aktif,” ujar Dudy.
Meski belum menyebut jalur mana yang akan lebih dulu direaktivasi, Dudy menegaskan pihaknya tengah melakukan kajian menyeluruh.
“Kita hitung dulu mana jalur yang paling ekonomis dan memiliki dampak besar bagi mobilitas masyarakat,” imbuhnya.
Target ambisius pun dicanangkan: kereta rel diesel (KRD) Padalarang–Cicalengka akan ditingkatkan menjadi kereta rel listrik (KRL) yang diharapkan mulai beroperasi pada 2026, dan rampung paling lambat 2027.
“Kalau sekarang Bandung ke Cicalengka bisa dua jam, nanti cukup satu jam. Ini untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kemacetan,” harap Dudy.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa MoU ini merupakan bagian dari upaya besar Pemprov dalam mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Selain sektor penumpang, Pemprov Jabar juga mengusulkan agar kereta ke depan dapat dimanfaatkan untuk angkutan hasil pertanian.
“Kami ingin ada gerbong khusus untuk komoditas pertanian yang disubsidi Pemprov. Ini untuk memperlancar distribusi dan membantu petani,” ungkap Dedi.
Tak hanya soal kereta, kerja sama ini juga menyoroti optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang selama ini dinilai belum beroperasi maksimal.
“Kami sedang mengkaji agar pemberangkatan haji dan umrah bisa dilakukan langsung dari Kertajati. Jangan sampai bandara ini terus menganggur, padahal nilainya sangat strategis,” tandasnya.
Langkah besar ini diharapkan mampu mengubah wajah transportasi Jawa Barat menjadi lebih efisien, modern, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
