Beranda Jawa Barat DPRD Jabar Siap Kawal Evaluasi Program MBG Usai Kasus Keracunan Massal

DPRD Jabar Siap Kawal Evaluasi Program MBG Usai Kasus Keracunan Massal

30 September 2025

GOSIPGARUT.ID — Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, memastikan pihaknya siap menindaklanjuti desakan forum orangtua dan guru yang meminta evaluasi serius terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini muncul setelah maraknya kasus keracunan massal ribuan siswa di sejumlah daerah di Jabar.

“Kami tentu sangat prihatin. Kita tahu Badan Gizi Nasional (BGN) juga sudah sangat serius menanggapi hal ini. Dari pernyataan-pernyataan mereka di televisi dan media, jelas sekali ada komitmen untuk memperbaiki,” kata Buky usai menerima audiensi forum orangtua dan guru di Kantor DPRD Jabar, Senin (29/9/2025).

Menurutnya, desakan tersebut akan segera diteruskan kepada Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, serta Badan Gizi Nasional. Buky juga mengimbau seluruh anggota dewan di Jabar untuk turun langsung mengawasi jalannya program MBG.

“Saya meminta teman-teman anggota DPRD Jabar ikut bersama-sama melakukan pengawasan,” tegasnya.

Buky menyoroti masih belum meratanya keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat. Dari target 4.683 dapur SPPG, banyak yang hingga kini belum beroperasi meski sudah mendapat persetujuan.

“Ini harus dipercepat. Jawa Barat belum menyeluruh. Saya tidak tahu angka pastinya, tapi memang banyak yayasan yang belum membangun dapurnya,” jelas Buky.

Desakan Forum Guru dan Orangtua

Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Jabar, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jabar, dan Persatuan Purnabhakti Pendidik Indonesia (P3I) Jabar, dalam audiensinya menyebut ada 11 daerah di Jabar yang terdampak keracunan MBG, mulai dari Bandung Barat, Bogor, Cianjur, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, hingga Kota Bandung, Cimahi, dan Cirebon.

Ribuan siswa dilaporkan menjadi korban. Mereka mendesak aparat penegak hukum segera mengusut penyebab keracunan tersebut.

Selain itu, forum juga meminta Gubernur Dedi Mulyadi menghentikan sementara program MBG dan menyalurkan bantuan langsung berupa uang kepada orangtua siswa dengan pengawasan pihak sekolah.

Mereka juga memprotes praktik oknum SPPG yang mewajibkan guru mencicipi makanan MBG sebelum diberikan kepada siswa.

Dalam rekomendasinya, forum mendorong agar program MBG diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Mereka juga menyarankan agar pengelolaan MBG melibatkan kantin sekolah dan warung makan sekitar sekolah demi menjaga kualitas dan pemerataan. (IK)