Pendidikan Garut Kian Tertinggal, Publik Tagih Keberanian Bupati Ambil Langkah Revolusioner

GOSIPGARUT.ID — Ketimpangan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut kembali jadi sorotan. Di saat kota-kota lain di Jawa Barat dan DIY berhasil memperkuat transparansi dan memperluas akses sekolah, Garut justru masih bergelut dengan praktik pungutan liar (pungli) dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Direktur Centra Transparansi dan Akuntabilitas Garut (Centang), Lukmanul Hakim, menyebut persoalan ini tak lagi bisa ditutup-tutupi. Ia mendesak Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengambil langkah revolusioner, termasuk pembubaran Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan yang dinilai menjadi akar penyimpangan.

“Kalau serius mereformasi, pembubaran Korwil hanyalah permulaan. Harus ada restrukturisasi menyeluruh, rotasi pejabat, hingga efek jera bagi mereka yang memperparah masalah. Tujuannya agar anak-anak kembali bersekolah dan orang tua tidak lagi dibebani pungli,” kata Lukmanul kepada media, Selasa (16/9/2025).

Ketertinggalan Garut Dibanding Daerah Lain

Data Centang menunjukkan lebih dari 11 ribu anak SD dan SMP di Garut putus sekolah dari total sekitar 269 ribu siswa. Kondisi ini membuat IPM Garut tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Barat.

Sebaliknya, Yogyakarta sukses mencatat IPM 88,03 pada 2024 dengan menghapus hampir semua pungli lewat aplikasi BOS yang transparan. Bandung juga berhasil menjalankan program Sekolah Gratis untuk SD dan SMP negeri dengan sistem pelaporan online yang langsung terhubung ke walikota.

“Daerah lain membuktikan birokrasi pendidikan bisa ramping, transparan, dan berorientasi pelayanan. Kenapa Garut tidak bisa?” sindir Lukmanul.

Tak hanya pungli, publik juga menyoroti efisiensi anggaran. Gedung baru Dinas Pendidikan Garut yang menelan biaya Rp8,8 miliar APBD 2024 justru belum difungsikan penuh, meski diresmikan sejak Februari 2025.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2024 pun mengungkap penyimpangan dana hingga Rp2,1 miliar di belasan kecamatan. “Ini menunjukkan pola penyalahgunaan anggaran sudah lama diendus lembaga pengawas,” ucap Lukmanul.

Centang menilai jalan reformasi Garut harus jelas: memutus mata rantai pungli, merampingkan birokrasi, dan memperbaiki layanan pendidikan. Namun, semua itu bergantung pada keberanian Bupati untuk mengambil keputusan besar.

“Publik sedang menunggu. Apakah Bupati Garut berani menempuh langkah revolusioner seperti Yogyakarta dan Bandung, atau membiarkan ketertinggalan semakin menganga?” tegas Lukmanul. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel