GOSIPGARUT.ID — Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut kembali menuai sorotan. Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) menilai serapan sejumlah pos belanja strategis masih jauh dari harapan, terutama yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Direktur GIPS, Ade Sudrajat, menyebut data terbaru menunjukkan ketimpangan mencolok antara rencana dan pelaksanaan anggaran. Ironisnya, pos belanja yang berorientasi langsung pada masyarakat justru mencatat kinerja rendah.
“Belanja Hibah baru terealisasi 55,39%, sementara Belanja Bantuan Sosial hanya 53,54%. Padahal, kedua pos ini bersentuhan langsung dengan organisasi kemasyarakatan dan kelompok rentan. Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah gagal mengidentifikasi penerima manfaat, atau ada hambatan birokrasi? Yang jelas, dampaknya langsung dirasakan warga,” kata Ade kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).
Situasi makin mengkhawatirkan pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya tercatat 0,86%. Menurut Ade, hal ini menunjukkan lemahnya kesiapan Pemkab dalam menghadapi bencana maupun krisis mendesak.
“Di sisi lain, pengeluaran rutin justru berjalan mulus. Belanja Pegawai sudah 62,57% dan Belanja Bagi Hasil mencapai 58,97%. Ini menandakan pola pikir business as usual. Hak pegawai aman, tapi belanja modal dan program masyarakat tertunda,” tegasnya.
Tak hanya itu, GIPS juga menyoroti realisasi 0% pada Penerimaan Pembiayaan Daerah maupun Pengeluaran Pembiayaan Daerah, yang semestinya menjadi instrumen penting dalam pengelolaan utang dan pembiayaan pembangunan.
“Prinsip efisiensi dan efektivitas dalam keuangan daerah terancam gagal. Dengan realisasi jauh di bawah target, bukan tidak mungkin hal ini menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini bukan sekadar angka, melainkan soal tata kelola dan akuntabilitas publik,” ujar Ade.
Atas kondisi ini, GIPS mendesak Pemkab Garut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan implementasi anggaran. Sistem monitoring dan pengawasan dinilai harus diperkuat agar dana yang telah disahkan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Anggaran yang tidak terserap bukan hanya kegagalan teknis, melainkan kegagalan politik dalam menepati janji pembangunan,” tandasnya.
Hingga berita ini dipublish, Pemkab Garut belum memberikan keterangan resmi terkait kritik atas serapan anggaran tersebut. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
