GOSIPGARUT.ID — Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memberikan klarifikasi setelah dihujani kritik terkait buruknya tata kelola pendidikan di Garut. Melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada GOSIPGARUT.ID, Kamis (11/9/2025), ia menegaskan bahwa persoalan pendidikan di Garut bukanlah hasil kebijakan pemerintahannya, melainkan warisan dari rezim sebelumnya.
“Kesannya jadi salah kami. Padahal itu temuan yang akan kami jadikan dasar bagi kebijakan, kegiatan, dan program kerja kami di masa yang akan datang,” tulis Syakur dalam pernyataannya.
Data buruk, kritik mengalir
Sorotan terhadap pendidikan Garut bermula dari paparan Syakur pada Selasa (9/9/2025), saat ia mengungkap data yang mencengangkan: IPM Garut hanya 69,9 dan berada di posisi 26 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Angka tersebut jauh tertinggal dari rata-rata provinsi sebesar 74,92.
Selain itu, rata-rata lama sekolah (RLS) masyarakat Garut hanya 7,85 tahun, lebih rendah dari capaian Jawa Barat 8,87 tahun. Ditambah lagi, sekitar 90 persen PKBM di Garut disebut tidak memiliki akreditasi.
Namun alih-alih menuai apresiasi atas keterbukaan, langkah Syakur justru memicu kritik. Sejumlah pihak menuding kondisi pendidikan yang terpuruk tetap menjadi tanggung jawab pemerintahannya saat ini. Bahkan, slogan “Garut Hebat” yang kerap digaungkan dianggap kontras dengan realita pendidikan di lapangan.
Menanggapi hal itu, Syakur menegaskan bahwa pengungkapan kondisi pendidikan bukanlah bentuk cuci tangan, melainkan upaya memberi tahu publik mengenai tantangan yang ada sekaligus mengingatkan aparat Dinas Pendidikan untuk bekerja lebih serius.
“Temuan itu adalah alarm agar semua elemen, khususnya Disdik, memahami banyak hal yang harus segera dikerjakan dengan sangat serius untuk memperbaikinya,” tandas Syakur. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
