GOSIPGARUT.ID — Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin 17 Februari 2025.
Aksi bertema “Indonesia Gelap” ini dimulai sekitar pukul 15.00 WIB, masa aksi datang dengan mengenakan almamater kampus masing-masing, seperti Unpad, Unpas, Unikom, dan perguruan tinggi lainnya sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan untuk Pemerintah Prabowo Subianto.
Di depan Gedung DPRD Jabar, para mahasiswa itu bergantian menyampaikan orasi, menuntut agar pemerintah Prabowo-Gibran merevisi beberapa aturan termasuk efisiensi yang berbuntut pada penurunan anggaran ke pendidikan.
“Pemerintah pusat sudah seharusnya mengkaji kembali aturan efisiensi yang berdampak ke pendidikan,” ujar salah satu mahasiswa dalam orasinya.
Setelah melakukan orasi, para mahasiswa sempat membakar ban dan mencoba merangsek masuk gedung DPRD. Namun, pintu gerbang gedung DPRD masih terlalu kokoh untuk dirobohkan masa aksi.
Plt Ketua BEM Kema Unpad Rhido Anwari Aripin mengatakan, dalam aksi kali ini terdapat beberapa tuntutan. Aksi inipun, kata dia, digelar serentak di sejumlah daerah lain.
“Aliansi Amarat Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” ujar Rhido.
Berikut ini 14 poin tuntutan masa dalam aksi “Indonesia Gelap” di depan Gedung DPRD Jabar:
1. Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan beasiswa.
Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.
2. Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.
3.Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.
4. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan.
Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.
5. Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.
6. Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.
7. Menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya.
8. Tolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalm RUU Minerba. Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal.
9. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil. Tolak militerisasi melalui pembangunan Kodam baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas.
10. Tolak dwifungsi Abri/TNI.
11. Restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada di bawah kementerian kesehatan.
12. Efisiensi dana di sektor infrastruktur.
13. Cabut UU Ciptaker dan UU turunannya.
14. Sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan. (IK)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
