GOSIPGARUT.ID — Puluhan massa dari Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah Jawa Barat (Forkodetada Jabar) menggelar aksi unjukrasa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (13/7/2023).
Massa yang berasal dari perwakilan daerah sejumlah calon daerah otonomi baru (CDOB) di Jabar mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk turut bergerak mengupayakan pencabutan moratorium CDOB.
Ketua Forkodetada Jawa Barat Holil Aksan Umarzen mengatakan, aksi unjuk rasa itu dihadiri oleh masyarakat dari sembilan CDOB) yang telah disetujui oleh Pemprov dan DPRD Jabar.
“Hari ini adalah aksi unjuk rasa aspirasi dari masyarakat calon daerah otonomi baru yang sekarang dihadiri 9 daerah. Karena sampai saat ini kami merasakan perjuangan pemekaran ini berat ya, 10-20 tahun, kita mengorbankan perasaan dan pikiran,” kata dia.
Holil mengungkapkan, massa membawa tuntutan agar pemerintah membuka moratorium, karena menurutnya hal itu bukanlah sebuah produk hukum. Forkodetada juga menegaskan bakal menemui Presiden Joko Widodo jika tuntutannya tidak digubris.
Sementara itu DPRD Jawa Barat terus mendorong pemerintah pusat untuk mencabut moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman mengatakan pencabutan dilakukan agar pemekaran wilayah pada sembilan calon daerah otonomi baru (CDOB) di Jawa Barat segera dibahas di DPR RI.
Sembilan CDOB tersebut yakni, Sukabumi Utara, Bogor Barat, Garut Selatan, Indramayu Barat, Bogor Timur, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, dan Subang Utara.
“Kami sudah berupaya dengan Pemerintah provinsi, dihadiri komisi 2, ada kementerian dalam negeri untuk dorongan pencabutan moratorium,” katanya, Kamis (13/7/2023).
Menurut Bedi sembari menunggu pencabutan moratorium, CDOB harus dipacu untuk pelayan dasar, misal batas wilayah, pembagian aset, dan lain sebagainya.
Ia menambahkam, ketika daerah CDOB sudah siap maka tinggal bersaing dengan daerah pemekaran lainya yang telah diajukan kepada Kemendagri.
“Konon katanya sudah 300-an yang masuk di pusat usula CDOB tidak mungkin pemerintah meloloskan semuanya. Pasti ada mekanisme seleksi parameter yang digunakan adalah Rancangan Peraturan Pemerintah,” ungkap Bedi.
Ia menyampaikan, DPRD Jabar mendorong indikator yang dibutuhkan dari RPP supaya meningkat. “Indikator ada sekitar 26 yang pasti IPM angka pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lain-lain,” tandasnya. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
