oleh

DPRD Jawa Barat Soroti Rencana PSBB Tingkat Provinsi

GOSIPGARUT.ID — Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti rencana Gubernur Ridwan Kamil memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tingkat provinsi.

“Kerja besar PSBB tingkat provinsi itu artinya mendisiplinkan kurang lebih 50 juta warga kan? Nah, apa yang harus dilakukan untuk itu tentu harus benar-benar dipersiapkan,” ujar anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya, Rabu (29/4/2020).

Pasalnya, menurut pria yang memiliki nama panggilan AW itu, permasalahan mendasar kedisiplinan PSBB, bercermin pada pelaksanaan di Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) yang dianggap tidak berhasil, karena aparat pemerintah pada tingkat terbawah mayoritas masih kebingungan.

Baca Juga:   Raih 216.187 Suara, Partai Gerindra Merebut Delapan Kursi DPRD Garut

“Ada konsekuensi-konsekuensi besar yang pasti muncul akibat diberlakukannya PSBB, dan itu yang harus betul-betul diantisipasi supaya PSBB ini berhasil,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat ini.

Meski begitu, AW mengaku sepakat dengan rencana Emil. Tapi ia berpesan agar protokol PSBB tak hanya menjangkau luasnya wilayah, melainkan juga harus menembus kedalamannya, yakni efektif berlaku di tingkat desa hingga RT.

Baca Juga:   Hari Ini, KPU Garut Mulai Distribusikan Logistik Pemilu

“Para Kades, RW, RT, Babinsa, tenaga kesehatan di unit pelaksana fungsional harus memahami kerjanya juga. Saya tentu berharap, PSBB tingkat Provinsi itu bisa berjalan efektif. Agar apa? Agar warga Jabar terselamatkan dari wabah. Insya Allah,” tuturnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Jawa Barat sepakat mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk tingkat provinsi ke kementerian kesehatan.

Baca Juga:   Sosialisasikan Pencegahan Covid-19, Diskominfo Garut Libatkan Sejumlah Media

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat koordinasi via telekonferensi Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil (Kang Emil) dengan 17 bupati/wali kota yang daerahnya belum menggelar PSBB, Rabu.

Kang Emil yang memimpin rapat koordinasi tersebut menyimpulkan bahwa PSBB Tingkat Provinsi merupakan kebutuhan di Jabar dan nantinya, pengajuan PSBB ke Kemenkes dilakukan melalui satu surat saja, yaitu dari Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar alias gubernur. (Ant)

Komentar

Berita Terkait