Aktivis '98 Apresiasi Pimpinan Ponpes Fauzan yang Ungkap Pejabat Garut Terlibat Faham Radikalisme

GOSIPGARUT.ID — Aktivis ’98, Hasanuddin, menyampaikan apresiasi terhadap langkah kyai kharismatik, pimpinan pondok pesantren (Ponpes) Fauzan, KH. Abdul Mujib, yang mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di Garut dalam faham radikalisme.

Menurut dia, ini merupakan informasi penting bagi kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah penangan beserta pihak terkait. Apalagi menyangkut dugaan keterlibatan pejabat, karena bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian.

“Tidak banyak pihak mengetahui, mempunyai informasi, dan berani menyampaikan hal tersebut. Oleh karena itu perlu bagi pimpinan daerah untuk mensikapi hal ini secara serius,” kata Hasanuddin, Kamis (16/12/2021) malam.

Menurut dia, gerakan radikalisme bermula dari faham radikalisme. Gerakan dan faham ini selalu muncul dan dideteksi oleh pihak pemerintah, namun kali ini justeru dari pihak masyarakat. Oleh sebab itu patut menjadi perhatian serius.

Hasanuddin menambahkan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sudah final sebagai dasar negara. Radikalisme dimaksud tentunya bertentangan dengan pengertian ini, sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah finalitas bentuk negara. Gerakan radikalisme yang dimaksud adalah upaya membentuk dan mengganti bentuk negara di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Karena infomasi ini bersifat informasi intelijen dan menjaga asas praduga tak bersalah, sebaiknya disampaikan secara tertutup dan disikapi secara edukatif sehingga dapat dicegah dan diatasi secara baik,” terang pendiri LBH Padjajaran itu.

“Dan jika benar adanya dugaan keterlibatan pejabat tersebut, hanya Bupati Garut lah yang dapat menyelesaikan hal ini, karena di bawah jurisdiksi atau kewenangannya,” sambung Hasanuddin mengakhiri keterangannya.

Sebelumnya, pada sebuah media online, pimpinan Ponpes Fauzan KH. Abdul Mujib, menyatakan ada sejumlah pejabat di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Garut terindikasi terlibat faham radikalisme.

Bahkan, bukan hanya pejabat di SKPD Pemkab Garut yang diduga kuat sebagai anggota Negara Islam Indonesia (NII), akan tetapi sejumlah nama yang terkait dengan ormas Islam pun turut disebut-sebut pula. ***