GOSIPGARUT.ID — Aktivis ’98, Hasanuddin, menyampaikan apresiasi terhadap langkah kyai kharismatik, pimpinan pondok pesantren (Ponpes) Fauzan, KH. Abdul Mujib, yang mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di Garut dalam faham radikalisme.
Menurut dia, ini merupakan informasi penting bagi kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah penangan beserta pihak terkait. Apalagi menyangkut dugaan keterlibatan pejabat, karena bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian.
“Tidak banyak pihak mengetahui, mempunyai informasi, dan berani menyampaikan hal tersebut. Oleh karena itu perlu bagi pimpinan daerah untuk mensikapi hal ini secara serius,” kata Hasanuddin, Kamis (16/12/2021) malam.
Menurut dia, gerakan radikalisme bermula dari faham radikalisme. Gerakan dan faham ini selalu muncul dan dideteksi oleh pihak pemerintah, namun kali ini justeru dari pihak masyarakat. Oleh sebab itu patut menjadi perhatian serius.
Hasanuddin menambahkan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sudah final sebagai dasar negara. Radikalisme dimaksud tentunya bertentangan dengan pengertian ini, sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah finalitas bentuk negara. Gerakan radikalisme yang dimaksud adalah upaya membentuk dan mengganti bentuk negara di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Karena infomasi ini bersifat informasi intelijen dan menjaga asas praduga tak bersalah, sebaiknya disampaikan secara tertutup dan disikapi secara edukatif sehingga dapat dicegah dan diatasi secara baik,” terang pendiri LBH Padjajaran itu.
