GOSIPGARUT.ID — Jajaran pimpinan pusat Santri Pasundan sempat melakukan pertemuan dengan Airlangga Hartarto yang juga sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Pertemuan tersebut dilakukan di Jakarta, dan sejumlah persoalan dibahas oleh keduabelah pihak.
Pelbagai pihak menduga bahwa dalam pertemuan antara pimpinan Santri Pasundan dengan Ketua DPP Partai Golkar itu termasuk dibahas soal rencana pencalonan dalam pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024. Mengingat basis massa organisasi Santri Pasundan di Jawa Barat dan Banten cukup besar sehingga Airlangga perlu memperhitungkan eksistensinya.
Dikonfirmasi soal dugaan tersebut, Jumat (3/9/2021), Ketua Umum Pimpinan Pusat Santri Pasundan, Aceng Ahmad Nasir, membantah dengan tegas bahwa dalam pertemuannya dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terselip agenda politik soal Pilpres 2024. Menurut dia, pertemuan itu murni membahas soal perekonomian bangsa.
“Kami hanya menyampaikan berbagai persoalan ekonomi di masyarakat, terutama dampak yang terasa — khususnya masyarakat kecil maupun kaum santri — berkaitan persoalan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tidak ada pembahasan soal Pilpres 2024,” ujar pria kelahiran Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut itu.
Aceng juga mengatakan, bahwa dalam pertemuan dengan Menko Airlangga Hartarto untuk menyampaikan apresiasi pihaknya kepada pemerintah atas langkah dan kerja efektifnya, terutama dalam penanganan Covid-19 yang cukup sukses serta meratanya program vaksinasi nasional.
“Pak Menko cukup menyambut hangat akan kedatangan kami itu. Saat itu Pak Menko didampingi staf ahli menteri bidang ekonomi yaitu Pak Frangky Sibarani. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak ada pembicaraan soal pencalonan Pilpres 2024,” terangnya.
Aceng menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Santri Pasundan meminta pemerintah untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi pesantren, mengenjot entrepreneurship santri, serta ada program bantuan khusus pengembangan usaha untuk para guru ngaji yang berada di pedesaan — terutama belum tersentuh disebabkan persoalan administratif maupun informasi yang belum menyeluruh.
“Kami usulkan untuk dibentuknya garda ekonomi santri untuk mempersiapkan para santri yang akan mengabdi ke masyarakat, agar menjadi santri yang mumpuni secara keilmuan dan tangguh secara ekonomi,” ujarnya.
Aceng mengatakan bahwa pihaknya pun menyampaikan aspirasi para pengusaha kecil dan menengah, terutama terkait bunga yang relatif tinggi hingga mencapai 12 persen. Menurut dia, para pengusaha itu mengusulkan bunga kredit antara 6-7 persen. Karena untuk pengusaha besar, yang memiliki deposito sebagai penjaminan, penerimaan bunganya hanya di kisaran 4 persen saja.
“Ini persoalan keadilan ekonomi yang harus dirasakan merata agar pertumbuhan ekonomi lebih masif dan perlu percepatan akibat dampak Covid-19. Kami sampaikan ini kepada Pak Menko sebagai pemilik kebijakan mewakili usulan para pelaku usaha kecil dan menengah,” kata Aceng.
Menanggapi usulan Santri Pasundan itu, sebagaimana disampaikan Aceng Ahmad Nasir, bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah memberikan dorongan fiskal kepada para pengusaha kecil dengan diberikan kebijakan KUR (keredit usaha rakyat) yang bunganya mencapai 3 persen. Bahkan sebelumnya hanya bantuan sekitar Rp50 juta, sekarang menjadi Rp100 juta.
“Berkaitan dengan usulan adanya penurunan suku bunga untuk para pengusaha menengah ke bawah, menurut Menko, pihaknya akan melakukan kajian mendalam bersama tim Kemenko Perekonomian,” terang Aceng.
Sementara merespon usulan pengembangan ekonomi pesantren, Menko Airlangga berjanji akan turun langsung ke beberapa pesantren tradisional dan akan melakukan program percontohan di beberapa Pesantren yang dimulai dari Sukabumi sebagai tanah leluhurnya, kemudian dilakukan di daerah lainnya. ***



.png)











