GOSIPGARUT.ID — Konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat kembali mencuat. Wakil Ketua DPW PPP Jabar, Yudi Aulia, melontarkan kritik keras kepada kubu Pepep Saeful Hidayat yang menolak pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil).
Yudi menilai penolakan tersebut bukan bagian dari upaya penyelamatan partai, melainkan bentuk ketidakpatuhan terhadap keputusan organisasi.
“Penolakan Muswil itu jelas melawan keputusan partai. Ini bukan perjuangan kader, tapi pembangkangan yang dibungkus narasi seolah-olah menyelamatkan partai,” kata Yudi kepada GOSIPGARUT.ID, Jumat (3/4/2026).
Ia menjelaskan, dalam struktur PPP, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memiliki kewenangan penuh atas keputusan strategis, termasuk pelaksanaan Muswil di tingkat wilayah.
Menurut pria kelahiran Garut ini, setiap kader wajib tunduk pada garis organisasi. Jika tidak, maka konsekuensi organisatoris menjadi hal yang tidak terhindarkan.
“Kalau DPP sudah memutuskan Muswil, itu wajib dijalankan. Penolakan berarti keluar dari garis organisasi,” ujarnya.
Yudi juga menyinggung langkah kubu Pepep yang membawa konflik ke pengadilan. Ia menilai langkah tersebut justru memperkeruh situasi dan merusak citra partai di ruang publik.
“Masalah internal dibawa ke pengadilan bukan solusi. Ini justru membuka konflik ke publik dan mempermalukan partai,” ucapnya.
Terkait penunjukan Uu Ruzhanul Ulum sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW PPP Jabar, Yudi menegaskan hal itu merupakan langkah sah dan sesuai mekanisme organisasi.
Ia menyebut keputusan tersebut diambil untuk memastikan roda partai tetap berjalan di tengah kebuntuan internal.
“Penunjukan Plt itu sah, wajar, dan bagian dari upaya menyelamatkan organisasi,” tandas Yudi.
Lebih lanjut, Yudi mempertanyakan klaim kubu Pepep yang masih mengatasnamakan PPP Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa gugatan yang diajukan tidak mewakili sikap resmi partai.
“Itu hanya dinamika kelompok, bukan sikap PPP secara kelembagaan,” ujar dia.
Yudi pun mengingatkan seluruh kader agar tidak menggiring opini publik yang berpotensi menyesatkan dan tetap menjaga marwah partai dengan mematuhi aturan yang berlaku.
“DPP punya kewenangan sah. Plt juga sah. Jadi jangan dibalik seolah-olah keputusan partai yang keliru,” kata Yudi. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
