GOSIPGARUT.ID — Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membentuk daerah otonomi baru (DOB). Menurutnya, pemekaran wilayah Jabar sangat penting dalam urusan pemerataan pembangunan. Apalagi, Jabar merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
“Kita melihat Jabar dirugikan dari sisi APBD. Jateng, Jatim, kabupaten kotanya jauh lebih banyak. Itu merugikan dari sisi pembangunan dan anggaran. Paling tidak di Jabar, kabupaten kotanya mungkin sekitar 40 dari 27 (daerah) yang sekarang,” ujar Fadli, belum lama ini.
Ia menjelaskan, usulan DOB Jabar sebetulnya sudah masuk ke pembahasan di DPR RI pada periode lalu. Namun, pembahasannya menggantung setelah Presiden Joko Widodo melakukan moratorium.
“(Usulan) pengembangan daerah baru, dulu di Jabar ini sudah ada tiga kalau tidak salah. Bogor Barat, Sukabumi Utara, dan Garut Selatan yang diajukan pada periode lalu. Sayangnya pemerintahan Pak Jokowi melakukan moratorium,” ungkapnya.
Sebab itu, ia berkomitmen untuk membantu proses pembentukan DOB Jabar untuk mempercepat laju pembangunan. Ia menyebut, pembentukan DOB lebih masuk akal ketimbang pembentukan provinsi baru.
“Jadi yang paling penting bukan menjadi provinsi dari daerah tertentu, tapi pengembangan daerahnya dulu. Bogor Barat, Bogor Timur, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Cianjur dan beberapa yang lain. Itu yang harus didorong untuk mempercepat pembangunan di Jabar,” jelasnya.
Fadli juga tak sepakat dengan wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar yang belakangan berkembang. Ia berpendapat, wacana itu tak memiliki urgensi.
“Saya sih tidak melihat ada urgensi saat ini. Urgensi saat ini di masyarakat masih hal-hal yang bersifat pokok dasar. Masalah lapangan pekerjaan, kehidupan yang layak, sandang pangan, papan, kesehatan, jaminan hari tua, masih menjadi persoalan mendasar,” tuturnya.
Fadli menjelaskan, saat ini ia belum menemukan tujuan utama dari rencana pemindahan pusat pemerintahan baik di pusat maupun daerah.
“Sehingga hal-hal yang menyangkut pemindahan ibu kota baik di tingkat pusat maupun provinsi sebetulnya tidak terlalu urgen untuk saat ini. Kecuali kalau kita kebanyakan uang, kita bisa lah pindah. Tapi kalau uangnya masih ngutang, masa mau pindah,” jelasnya. (Kmp/Gun)
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
