Dongkrak Populasi Ternak, Pemprov Jabar Gelontorkan 24 Sapi Unggul ke Peternak Daerah

GOSIPGARUT.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan 24 ekor bibit sapi potong unggul ke tiga kelompok peternak di Pangandaran, Sumedang, dan Ciamis. Langkah ini dieksekusi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar demi menggenjot populasi ternak lokal sekaligus memperkuat fondasi agrobisnis daerah.

Penyerahan bantuan berlangsung marathon pada 12–14 Agustus 2026. Tiga penerima manfaat—Kelompok Tirta Mulya (Pangandaran), Mekar Mandiri (Sumedang), dan Karya Mekar I (Ciamis)—masing-masing memboyong delapan ekor sapi dengan komposisi satu jantan dan tujuh betina produktif untuk pembiakan.

Kepala DKPP Jawa Barat, Linda Al Amin, menyebut program ini sebagai bukti penegakan Peraturan Gubernur Jabar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengembangan Benih dan Bibit Ternak. “Pembibitan yang tangguh akan berdampak pada usaha budidaya berdaya saing, yang bermuara pada peningkatan pendapatan peternak,” kata Linda, Rabu, 19 Agustus 2026.

Strategi Pemuliaan Genetik Lokal

DKPP Jabar membagi rumpun sapi berdasarkan potensi adaptasi kawasan. Wilayah Pangandaran dan Sumedang dipasok sapi Peranakan Ongole (PO) yang tangguh di iklim tropis. Adapun Ciamis disuplai Sapi Pasundan—plasma nutfah asli Jawa Barat yang terkenal punya efisiensi pakan tinggi dan daya tahan penyakit yang kuat.

Penyaluran ini dikawal langsung oleh Linda bersama Kepala UPTD Balai Perbibitan Ciamis, drh. Vidi Wulandari, serta dihadiri para bupati setempat. Kehadiran pimpinan daerah menjadi sinyal kuat pengawasan arus bantuan agar tak mandek di tengah jalan.

Lolos Saringan Ketat

Seleksi penerima bantuan mengacu pada Berita Acara Verifikasi per 27 Juli 2026. Tiga kelompok terpilih setelah menembus verifikasi administrasi hingga audit kelayakan fasilitas kandang dan kecukupan pakan di lapangan.

Hasil penilaian mencatat Kelompok Tirta Mulya dan Karya Mekar I sama-sama mengantongi skor 72,5, sedangkan Kelompok Mekar Mandiri meraup nilai 62,0. Pemprov mengklaim saringan ketat ini diterapkan guna menjamin bantuan jatuh ke tangan kelompok yang siap berkembang, bukan sekadar menampung aset negara. (Yan AS)