GOSIPGARUT.ID — Dugaan malpraktik yang menimpa Salsabila Rizkia (Salsa) di RSUD dr. Slamet Garut merembet menjadi preseden buruk pelayanan kesehatan daerah. Kasus ini tak sekadar menyingkap dugaan kelalaian medis individu, tetapi juga membongkar bobroknya tata kelola, tumpulnya pengawasan internal rumah sakit, hingga buramnya penanganan aduan pasien.
Desakan pemeriksaan menyeluruh kini berembus keras dari publik Garut. Dua lembaga kemasyarakatan—Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) dan Brigade Rakyat—secara terpisah menuntut Pemerintah Kabupaten Garut serta Polres Garut membongkar perkara ini secara objektif, transparan, dan berkeadilan.
Ketua GIPS Ade Sudrajat menegaskan Pemkab Garut tidak boleh menutup mata. Menurutnya, insiden yang dialami Salsa menyentuh aspek paling fundamental dalam pelayanan publik: keselamatan jiwa.
”Kami sangat prihatin dengan persoalan yang dialami Salsa. Ini bukan sekadar persoalan administratif. Ketika menyangkut pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, tentu harus ada pemeriksaan yang serius, objektif, dan transparan,” ujar Ade.
Ia mendesak evaluasi total terhadap seluruh mata rantai pelayanan di RSUD dr. Slamet. Pengusutan harus mampu menjawab apakah tragedi medis ini merupakan kesalahan oknum atau cermin dari kegagalan sistemik—mulai dari ketaatan pada Standar Operasional Prosedur (SOP), dokumentasi medis, hingga pengawasan terhadap tenaga kesehatan.
”Kalau memang ditemukan kelemahan dalam sistem, jangan hanya menyelesaikan persoalan pada permukaannya. Pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit harus melakukan evaluasi agar persoalan serupa tidak terjadi kembali,” kata Ade.
Ia menambahkan, jika hasil audit membuktikan adanya pembiaran atau kecerobohan manajemen, tindakan tegas dan pembenahan struktur organisasi menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Di sisi lain, sorotan tajam mengarah ke ranah pidana. Divisi Advokasi Kesehatan Brigade Rakyat, Deri Ridwan, mendesak Polres Garut bertindak cekatan tanpa mengulur waktu. Polisi diminta merekonstruksi seluruh rangkaian peristiwa medis secara utuh—dari tindakan pertama, prosedur penanganan, kondisi pascatindakan, hingga respons darurat rumah sakit.
”Kami mendorong aparat penegak hukum, khususnya Polres Garut, untuk menangani persoalan ini secara serius dan profesional. Jika memang terdapat dugaan tindak pidana, tentu harus diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum,” kata Deri.
Ia mengkritik minimnya kepastian informasi yang sering kali membuat keluarga korban terombang-ambing. Semua pihak yang terlibat—termasuk dokter, perawat, hingga jajaran direksi—harus dipanggil untuk dimintai keterangan di depan hukum.
”Masyarakat membutuhkan kepastian. Kalau masih dalam tahap klarifikasi, penyelidikan, atau penyidikan, tentu harus ada penjelasan sesuai kewenangan aparat. Jangan sampai perkara berjalan tanpa kejelasan bagi korban dan keluarganya,” ujar Deri.
Meskipun bergerak dari sudut pandang berdedikasi beda—GIPS berfokus pada evaluasi tata kelola publik dan Brigade Rakyat pada pengawalan hukum—kedua lembaga menegaskan pengawasan akan terus dilakukan hingga titik terang didapatkan.
Kasus Salsa kini menjadi ujian krusial bagi Pemkab dan Polres Garut. Pembuktian hukum yang transparan dan reformasi total di RSUD dr. Slamet menjadi satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan publik yang telanjur tergerus. ***
.png)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram Channel
